(Taiwan, ROC) --- Tuvalu, salah satu negara diplomatik Taiwan yang terletak di Pasifik Selatan, akan mengadakan pemilu pada 26 Januari 2024.
Media Reuters mengutip pernyataan Menteri Keuangan Tuvalu, Seve Paeniu, yang menyatakan bahwa hubungan dengan Taiwan akan ditinjau setelah pemilu dilaksanakan. Ia mengungkapkan bahwa pemilih di negara kepulauan Pasifik ini mengharapkan lebih banyak dukungan finansial dari komunitas internasional untuk mengatasi perubahan iklim dan pembangunan infrastruktur.
Dengan populasi hanya sekitar 11,200 orang, Tuvalu menghadapi ancaman kenaikan permukaan laut dan merupakan salah satu dari tiga sekutu Pasifik Taiwan yang tersisa. Nauru, negara sekutu lainnya, telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Taiwan pada pekan lalu.
Di Tuvalu, yang tidak memiliki sistem partai politik, pemilih akan memilih dua anggota parlemen dari delapan daerah pemilihan.
Seve Paeniu, salah satu dari dua kandidat di Nukulaelae, akan menjamin satu kursi di parlemen baru.
Seve Paeniu menyatakan bahwa hubungan Tuvalu dengan Taiwan, serta perjanjian keamanan dan imigrasi yang dicapai dengan Australia, telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan anggota parlemen, serta "perlu diperdebatkan dan ditinjau di parlemen baru."
Dalam sebuah pernyataan kepada Reuters, Seve Paeniu, mengatakan, "Masalah Taiwan-Tiongkok adalah suatu isu yang patut dipertimbangkan oleh setiap pemerintah, terutama setelah pemilu. Tidak diragukan lagi, isu ini akan muncul kembali dalam debat pasca-pemilihan, dan pemerintah baru dirasa perlu mengambil sikap terhadap hal tersebut."
Seve Paeniu, yang sebelumnya merupakan penasihat ekonomi Nauru, adalah anggota parlemen Tuvalu pertama kali yang menyatakan bahwa pengakuan diplomatik terhadap Taiwan, yang telah berlangsung semenjak 1979, mungkin akan ditinggalkan untuk beralih dan mendukung Beijing.
Ia menambahkan, "Keputusan akan bergantung pada negara mana yang bisa menanggapi dan mendukung prioritas dan keinginan pembangunan Tuvalu."
Pada tahun 2019, Tuvalu menolak tawaran dari Tiongkok untuk membantu membangun pulau buatan sebagai imbalan untuk mengubah hubungan diplomatik.
Kementerian Luar Negeri (MOFA) di Taiwan baru-baru ini menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa beberapa pejabat dan tokoh politik Tuvalu telah mengucapkan selamat setelah pemilihan presiden Taiwan dan kembali menegaskan komitmen mereka untuk terus membela persahabatan antara kedua negara.
Pada November tahun lalu, Tuvalu mencapai kesepakatan keamanan dengan Australia, yang memuat konsensus untuk berkonsultasi dengan Australia sebelum membuat pengaturan keamanan dengan negara lain.
Menurut kesepakatan tersebut, Australia menyediakan perlindungan keamanan dan jalur visa untuk warga Tuvalu, serta mencakup kerjasama pelabuhan, telekomunikasi, internet, dan kepolisian.
Kesepakatan ini kemudian dikritik oleh beberapa anggota parlemen Tuvalu sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan mereka, dan berharap untuk dilakukan revisi. Namun, Seve Paeniu menyatakan, jika pemerintahannya tetap berkuasa, maka kesepakatan bersangkutan akan terus berlanjut.
Pada tanggal 23 Januari 2024, Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, menyampaikan bahwa Australia tidak akan mencampuri keputusan Tuvalu tentang pengakuan diplomatik terhadap Taiwan atau Tiongkok.