(Taiwan, ROC) --- "Forum Pertukaran Uni Eropa-Taiwan 2024" berlangsung di Taipei selama dua hari, yakni 23 Januari 2024 dan 24 Januari 2024. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan Garden of Hope bekerja sama dengan Pusat Kebijakan Keamanan Nilai Eropa, serta mendapat dukungan dari Kantor Ekonomi dan Perdagangan Eropa di Taipei.
Agenda pada Selasa kemarin (23/1) berfokus pada perlindungan hak asasi PMA sektor perawat rumah tangga, dengan topik diskusi meliputi kebijakan perawatan jangka panjang, perekrutan, manajemen pekerjaan, mekanisme pelatihan profesional, serta sistem perlindungan hukum.
Salah satu isu yang telah lama menjadi perhatian kelompok masyarakat sipil adalah tentang tidak disertakannya PMA sektor perawat rumah tangga ke dalam Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan.
Sehubungan dengan hal ini, pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) menyatakan bahwa ini bukan bentuk diskriminasi. Saat ini di Taiwan, pekerja rumah tangga yang dipekerjakan oleh individu, baik pekerja dengan warga negara Taiwan maupun pekerja migran, semuanya tidak tercakup dalam Undang Standar Ketenagakerjaan.
圖/天下雜誌
Menurut pengumuman MOL, pekerja sektor perawatan rumah tangga adalah satu-satunya kategori yang tidak tercakup dalam "Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan". Dan hal ini berimbas pada tidak dapat terdaftarnya PMA sektor perawatan rumah tangga ke dalam asuransi tenaga kerja.
Chuang Kuo-liang (莊國良), Wakil Kepala Kelompok Pengelolaan Ketenagakerjaan Transnasional Kementerian Ketenagakerjaan, bertindak sebagai salah satu pembicara dalam forum di atas, menyampaikan bahwa negara-negara seperti Uni Eropa, Inggris, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan juga umumnya mengecualikan sektor pekerja rumah tangga dari "Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan" setempat.
Ia menambahkan bahwa Taiwan bukanlah satu-satunya negara yang menerapkan hal tersebut. Selain itu, pekerja (perawat) rumah tangga berkewarganegaraan Taiwan yang dipekerjakan oleh individu juga tidak termasuk dalam "Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan".
Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Taiwan memberikan perlakuan yang sama terhadap semua pekerja sektor rumah tangga, tanpa mendiskriminasi kewarganegaraan tertentu.
圖/Rti
Chuang Kuo-liang mengatakan, "Saat ini, karena pekerja sektor perawatan rumah tangga berkewarganegaraan Taiwan tidak termasuk dalam 'Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan', secara setara, kami juga tidak memasukkan PMA sektor perawat rumah tangga ke dalam cakupan 'Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan'. Namun, meskipun demikian, MOL masih melindungi pekerja sektor perawatan rumah tangga migran dalam regulasi lainnya. Di sini disebutkan bahwa pekerja migran dilindungi oleh 'Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan', kedua, pekerja rumah tangga migran juga tunduk pada 'Undang-Undang Kesetaraan Gender dalam Pekerjaan', serta 'Undang-Undang Asuransi dan Perlindungan Kecelakaan Kerja Tenaga Kerja'."
Namun, salah satu asisten profesor di Fakultas Sosiologi Universitas Tsinghua, Lee Shao-fen (李韶芬), menyatakan keheranannya mendengar pernyataan di atas.
Dia mempertanyakan, seluruh pekerja sektor rumah tangga di Taiwan, tanpa membedakan kewarganegaraan, tidak termasuk dalam 'Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan', jadi apakah regulasi yang ada saat ini mendiskriminasi pekerja di sektor pelayanan rumah tangga?
Dan apakah dilema PMA sektor pekerja rumah tangga benar-benar bisa diselesaikan dengan sekadar 'perlakuan yang setara' antara kewarganegaraan Taiwan dengan non-Taiwan?
Menanggapi hal di atas, Chuang Kuo-liang menjelaskan bahwa memasukkan pekerja rumah tangga migran ke dalam 'Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan' memang sulit secara praktiknya.
Namun demikian, saat ini MOL telah menugaskan 336 personel pemeriksaan di seluruh Taiwan. Dalam waktu tiga bulan setelah pekerja migran masuk ke Taiwan, maka mereka pasti akan mengunjungi tempat kerja untuk memahami kondisi pekerja migran.
"Dalam hal melindungi untuk hak-hak pekerja migran, MOL tidak pernah kendur," tegas Chuang Kuo-liang.