(Taiwan, ROC) -- Dalam rangka menanggapi berbagai taktik perang kognitif yang digencarkan oleh musuh, maka Biro Investigasi Kementerian Kehakiman pada Rabu (17/1) mengumumkan terbentuknya “Pusat Penelitian Perang Kognitif (Cognitive Warfare Research Center)”, akan tetapi masyarakat luar meragukan akan mengintimidasi kebebasan berpendapat. Selain itu, ada rumor bahwa pemerintah akan berlanjut membatasi TikTok, apakah juga menjadi sorotan masyarakat?
Sehubungan dengan hal ini, Perdana Menteri Chen Chien-ren ketika menerima wawancara saat menghadiri pertemuan pakar dalam pembahasan pengurangan dampak buruk Asia Pasifik 2024 “Asia Pasific Harm Reduction International Conference – The Alliance and Expert Forum 2024” menyampaikan, negara otoriter kerap kali memanfaatkan alasan kebebasan berpendapat dari negara demokratis, memanipulasi hasil pemilihan umum dari negara demokrasi melalui sosial media, platform yang relevan memengaruhi hasil pemilu, TikTok menjadi platform perang kognitif yang dipakai oleh negara otoriter tertentu, pemerintah pada tahun 2020 telah melarang pemakaian TikTok untuk kalangan administrasi pemerintahan.
Chen Chien-ren menekankan, Taiwan adalah negara demokrasi bersupremasi hukum, pemerintah pasti menjamin kebebasan berpendapat, akan tetapi belakangan ini terlihat beberapa berita hoaks yang berseliweran di platform TikTok, kondisi demikian telah memberikan dampak buruk terhadap citra masyarakat, kesehatan, privasi bahkan keamanan sosial, semua ini adalah kerugian yang besar, maka dari itu untuk menanggapi situasi ini, pemerintah lebih cermat menanganinya. Chen Chien-ren mengatakan, “dalam prosedur secara menyeluruh, kami selaku pemerintah dalam menanggapi beberapa berita hokas, akan meningkatkan kemampuan membaca masyarakat kami, lebih gencar memberikan sosialisasi terkait, dan mendeteksi kemungkinan informasi palsu tentang kebijakan tersebut. Selain itu, situasi kesengajaan menyebarkan berita hoaks, juga akan segera ditindaklanjuti dan diadili. Oleh karena itu, maka berkaitan dengan penanganan TikTok, maka pemerintah akan menindaklanjuti dengan cermat.”
Pemilu Taiwan telah berakhir, perhitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum (CEC) mendapat keraguan dari sebagian masyarakat, bahkan mengkritik “ada kejanggalan dalam jumlah suara di sebagian besar tempat pemungutan suara”, Chen merespons, penjelasan dari CEC akan melakukan revisi, akan tetapi beberapa berita hoaks ini tidak memengaruhi hasil pemilu.
Chen Chien-ren mengingatkan, beberapa hari terakhir ini ada warga yang sengaja menyebarkan berita hoaks, memiliki “modus terselubung” bertujuan memengaruhi pelaksanaan pemilu demokrasi Taiwan, maka Chen mengingatkan agar semua warga tetap berwaspada, jangan mudah terpengaruh, semua wajib membela demokrasi Taiwan yang tak tergoyahkan.