(Taiwan, ROC) Pasca pemilihan umum Taiwan 2024, Taiwan akan menghadapi situasi perpolitikan baru. Pada Kamis hari ini (18/1), Taiwan Economic Democracy Union dan Taiwan Citizen Front mengadakan konferensi pers, serta mendesak kandidat Presiden terpilih Lai Ching-te (賴清德) untuk membuka dialog menyeluruh dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil.
Selain itu, mereka juga meminta agar Lai Ching-te aktif dalam menyelesaikan ketidakpuasan rakyat, dan tetap berkomitmen pada mekanisme pertahanan demokrasi.
Mereka juga meminta semua pihak politik untuk mempertahankan nilai-nilai kebebasan, serta tidak mengizinkan kemunduran reformasi, dan menyatakan bahwa masyarakat sipil Taiwan akan berdiri untuk mempertahankan hasil demokrasi yang ada.
Pemilu Taiwan 2024 telah berakhir, Taiwan Economic Democracy Union bersama Taiwan Citizen Front mengadakan konferensi pers Kamis pagi ini (18/1) untuk menafsirkan hasil pemilu dan menyampaikan beberapa seruan pasca pemilu.
Asisten profesor ilmu politik dari Universitas Soochow, Chen Fang-yu (陳方隅), menyatakan bahwa kemenangan pasangan "Lai-Hsiao" dari Partai Progresif Demokrat (DPP) dalam pemilihan presiden telah mengirim pesan yang jelas ke dunia internasional, yakni mayoritas pemilih menolak pendekatan pro-Tiongkok dan lebih memilih melanjutkan kebijakan luar negeri, pertahanan, dan hubungan lintas selat dari pemerintahan Tsai Ing-wen (蔡英文).
Kehilangan mayoritas kursi di Yuan Legislatif oleh DPP menunjukkan adanya ketidakpuasan rakyat terhadap kinerja pemerintah. Yang mana memperlihatkan adanya harapan agar Yuan Legislatif dapat mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan Yuan Eksekutif.
Chen Fang-yu menunjukkan bahwa dalam pemilihan kali ini, Partai DPP dan Kuomintang (KMT) hanya berhasil menggalang dukungan dari basis pendukung mereka masing-masing.
Dengan kata lain, mayoritas "pemilih tengah" memberikan suara mereka kepada calon dari Partai Rakyat Taiwan (TPP), Ko Wen-je (柯文哲), sebagai saluran untuk mengekspresikan kekecewaan mereka.
Oleh karena itu, dia menyerukan agar pemerintah DPP harus secara aktif menghadapi dan menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi banyak lapisan masyarakat, meliputi upah rendah, harga rumah yang tinggi, ketidak-cukupan jaminan sosial, dan kesulitan pemulihan pasca-pandemi, terutama bagi pelaku usaha kecil menengah.
Profesor Ilmu Politik dari Universitas Soochow, Chen Jyun-hong (陳俊宏), juga menekankan bahwa pemilih telah mencabut mayoritas kursi Yuan Legislatif yang tadinya didominasi Partai DPP sebagai cara untuk menuntut pengawasan dan keseimbangan, bukan untuk membiarkan hasil reformasi demokrasi yang telah terakumulasi di Taiwan hilang begitu saja.
Mereka mendesak agar seluruh partai politik melanjutkan "Kebijakan Pertahanan Nasional yang Dipimpin Rakyat" dan memperkuat "Mekanisme Pertahanan Demokrasi", serta mengingatkan Lai Ching-te untuk memperkuat komunikasi dan mencari konsensus antara partai dengan masyarakat luas.
Chen Jyun-hong mengatakan, "Menghadapi ancaman militer dan infiltrasi persatuan dari Tiongkok, memperkuat pertahanan nasional independen dan mekanisme pertahanan demokrasi adalah isu yang mendesak. Rancangan undang-undang dan kebijakan terkait tidak seharusnya ditunda dengan alasan kurangnya konsensus antar partai, tetapi harus dicari solusinya melalui rencana kebijakan yang lebih matang, analisis yang lebih jelas, dan komunikasi yang lebih tulus."
Koordinator Taiwan Economic Democracy Union, Lai Chung-chiang (賴中強), menyerukan agar Lai Ching-te memulai kembali dialog dan kerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat sipil dan partai lokal untuk mengumpulkan konsensus. Dengan demikian menemukan kembali koneksi dengan masyarakat dan mendapatkan kembali kepercayaan publik. Ini diyakini akan membantu Partai DPP keluar dari situasi minoritas, baik untuk suara presiden dan Yuan Legislatif.
Taiwan Economic Democracy Union dan Taiwan Citizen Front juga berharap untuk membangun sistem partai politik yang sehat yang dapat menyeimbangkan "persatuan nasional eksternal dan pengawasan internal", serta meninjau dan mereformasi sistem pemilu untuk menciptakan lingkungan kompetitif yang lebih adil bagi partai-partai kecil yang berorientasi pada ideologi.