(Taiwan, ROC) Kemarin (12/12) undang-undang upah minimum telah diloloskan pada Yuan Legislatif pembacaan sidang ke-3 Kementerian Ketenagakerjaan pada hari Rabu ini (13/12) saat diwawancarai mengemukakan, jika dibandingkan dengan peninjauan UU upah minimum, saat ini ada peningkatan dalam posisi peraturan, ditetapkan setiap tahun pada kuartal ke-3 menggelar rapat peninjauan, menetapkan standarisasi indikator peninbjauan, prosedur peninjauan yang jelas dan melakukan pembahasan secara berkala, agar sistem peninjauan yang sehat, stabil dan memberikan jaminan perlindungan yang semakin sempurna.
Partai oposisi meragukan kurangnya inklusi dalam formula ini, juga tidak menetapkan skala penyesuaian upah minimum tidak boleh lebih rendah dari indeks harga konsumen. Menteri Ketenagakerjaan (MOL) Hsu Ming-chun (許銘春) mengemukakan, apakah di dalam cakupan mesti mengatur lebih tegas bahwa tidak boleh lebih rendah dari beberapa indikator yang ada, upah minimum di berbagai negara di dunia pun belum ada peraturan seperti ini, jika diatur demikian akan membuat komite peninjauan semakin tidak fleksibel. Akan tetapi jika dilihat dari pengalaman penyesuaian kenaikan upah minimum, hampir semua adalah menanggapi rasio penambahan CPI tahunan.
Hsu Ming-chun mengatakan, “Meskipun tidak ada masukan untuk mengadopsi hal ini, namun saya yakin dengan pengalaman peninjauan dalam beberapa tahun terakhir inbi, indikator harga konsumen menjadi respons dari semua angka yang ada, tidak lebih rendah dari indeks harga konsumen, di masa mendatang selain indikator yang ada wajib , juga ada indikator yang menjadi pertimbangan, dalam hal ini cukup menjamin upah paling minimum.”
Selain itu, krisis tenaga kerja dalam sektor hotel penginapan masih belum teratasi, Ditjen Pariwisata Kementerian Perhubungan mengajukan permohonan kepada Kementerian Ketenagakerjaan untuk membuka perekrutan pekerja migran asing di sektor hotel penginapan, diprakirakan pertengahan Desember akan membuka rapat khusus, namun hingga saat ini belum ada informasi perkembangannya.
Hsu Ming-chun merespons, hingga saat ini Ditjen Pariwisata Kementerian Perhubungan mempersiapkan dokumen kepada pihaknya. Pihaknya akan meminta pakar untuk mengevaluasi dampak gender, suku ras terhadap ketenagakerjaan dan membuat laporan kepada kelompok kerja tim penasihat ketenagakerjaan transnasional Kementerian Ketenagakerjaan untuk didiskusikan lebih lanjut, setelah itu baru disampaikan kepada Yuan Legislatif.
Berkaitan dengan penandatanganan perjanjian nota kesepahaman MoU ketenagakerjaan Taiwan-India yang direncanakan pada akhir bulan Desember, media mempertanyakan apakah akan ditunda, apakah ditunda hingga tahun depan baru melakukan penandatanganan? Menaker Hsu Ming-chun merespons, kedua belah pihak masih berdiskusi terkait waktu penandatanganan.