(Taiwan, ROC) - Ratusan orang turun ke jalan di Taipei pada hari Minggu untuk mengikuti aksi protes pekerja migran bertujuan menuntut diakhirinya eksploitasi pekerja migran oleh perantara yang mengenakan biaya selangit dan terlibat dalam praktik predator lainnya.
Mulai sekitar pukul 13.00 siang, sambil melambaikan spanduk bertuliskan “Perekrutan lintas negara yang tidak adil, di manakah tanggung jawab pemerintah?” dan meneriakkan slogan “Pemerintah pikul tanggung jawab” dan “Enyahlah agensi,” para pengunjuk rasa berbaris dari Pusat Layanan Perekrutan Langsung di Ximending menuju kantor Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) di dekat Stasiun MRT Kuil Xingtian, meminta pemerintah untuk menghapuskan sistem perantara dan menyederhanakan sistem perekrutan langsung.
Pengorganisasi aksi protes yakni Jaringan Pemberdayaan Migran di Taiwan (MENT) menegaskan, jumlah pekerja migran (PMA) di Taiwan telah menembus 750.000 orang, dengan tidak adanya sistem perekrutan langsung yang utuh, layanan perantara tenaga kerja yang jumlahnya lebih dari 1.000 akan susah dihapuskan.
Misalnya, MENT menerangkan, PMA harus membayar antara NT$80.000 dan NT$200.000 kepada agen tenaga kerja di negara asal sebelum datang ke Taiwan.
Setibanya di Taiwan, dengan penghasilan rata-rata NT$26.000 hingga NT$32.000 per bulan tergantung pada jenis pekerjaan, PMA harus membayar “biaya layanan” hingga NT$60.000 selama masa kontrak tiga tahun, kendati tidak ada pelayanan aktual yang ditawarkan, jelas Asosiasi Pekerja Internasional Taiwan (TIWA) selaku salah satu penyelenggara aksi protes lainnya.
Berdasarkan peraturan saat ini, broker dapat memungut "biaya layanan" maksimum sebesar NT$1.800 per bulan pada tahun pertama PMA di Taiwan, NT$1.700 per bulan pada tahun kedua, dan NT$1.500 per bulan mulai tahun ketiga.
“Saya membayar sejumlah besar uang setiap bulan kepada broker saya, tapi layanan yang saya dapatkan sangat minim,” kata seorang pekerja migran Indonesia yang meminta untuk diidentifikasi sebagai Adi.
TIWA mengatakan, broker di Taiwan perlahan-lahan kehilangan bisnis sejak tahun 2016 saat pemerintah mencabut peraturan yang mengharuskan PMA untuk meninggalkan dan masuk kembali ke Taiwan pada akhir kontrak tiga tahun, tapi mereka telah menemukan cara baru untuk mendapatkan keuntungan.
Karena banyak pusat ketenagakerjaan yang dikelola pemerintah menawarkan sedikit bantuan dalam bahasa asing, pekerja migran sering kali tidak punya pilihan selain membayar biaya secara ilegal kepada perantara sebesar NT$20.000-NT$90.000 untuk layanan pencocokan pekerjaan, menurut TIWA.
Mereka yang menolak membayar biaya tersebut mungkin tidak akan mendapatkan pekerjaan, dan karena takut dideportasi, seringkali memilih kabur dan mencari pekerjaan secara ilegal, katanya.
Selain itu, para pengunjuk rasa mendesak Pusat Layanan Perekrutan Langsung (DHSC) yang dikelola pemerintah untuk “benar-benar mewujudkan namanya.”
Pusat yang didirikan pada tahun 2008 ini bertugas membantu para PMA yang ingin berganti pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan baru. Namun, penyelenggara mengatakan DHSC tidak memiliki prosedur yang efisien untuk perekrutan langsung, sehingga memaksa PMA untuk mencari sendiri berbagai agen untuk mendapatkan pekerjaan baru.
Menanggapi unjuk rasa pada hari Minggu, Badan Pengembangan Tenaga Kerja (WDA) di bawah MOL mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa saluran perekrutan PMA saat ini cukup beragam dan memungkinkan pemberi kerja untuk memilih berdasarkan kebutuhan mereka.
Hal ini melibatkan perekrutan PMA secara langsung dari negara asalnya melalui DHSC atau mengandalkan perantara untuk proses perekrutan, kata WDA.
Untuk mengatasi masalah broker yang membebankan biaya berlebihan, WDA mengatakan akan ada inisiatif untuk meningkatkan manajemen dan pengawasan broker, tapi tidak merincikan jadwal pemberlakukannya; dan melalui upaya kolaboratif antar departemen pemerintah, formulir pendaftaran bilingual dan layanan penerjemahan akan ditawarkan.