(Taiwan, ROC) --- Menghadapi dampak penurunan angka kelahiran, universitas-universitas di Taiwan semakin kesulitan dalam merekrut mahasiswa baru. Mantan Wakil Menteri Pendidikan, Chou Tsan-der (周燦德), berpendapat bahwa Taiwan setiap tahunnya mendatangkan lebih dari 400.000 pekerja migran.
Jika dapat merencanakan dengan baik di atas dasar kebijakan yang sudah ada, mereka mungkin bisa menjadi sumber mahasiswa baru bagi Taiwan, sehingga mengurangi tekanan perekrutan pelajar baru di berbagai universitas.
Namun, apakah usulan ini malah berpotensi menjadi celah bagi mereka yang akan memanfaatkan waktu lebih banyak untuk bekerja ketimbang belajar?
Apa yang harus diperhatikan dalam implementasinya? Artikel ini akan menganalisis kelebihan dan kontroversi dari metode ini.
Chou Tsan-der saat memberikan presentasi di "Dialog Pendidikan Tinggi Swasta Taiwan-Jepang 2023"
Chou Tsan-der menyampaikan, di tengah semakin menurunnya angka kelahiran, membuat institusi pendidikan di Taiwan kian ketar-ketir. Bagi institusi perguruan tinggi negeri di Taiwan, mereka masih terlihat sedikit menonjol, layaknya pulau besar. Sementara itu, perguruan tinggi swasta, tampak seperti pulau-pulau kecil yang hampir tenggelam.
Dengan turunnya angka kelahiran, universitas-universitas di Taiwan menghadapi kesulitan dalam penerimaan mahasiswa. Selain berusaha mempertahankan mahasiswa dalam negeri, mereka juga harus bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Jepang dan Korea Selatan, yang juga tengah menarik minat mahasiswa internasional guna mengisi kekurangan jumlah mahasiswa di tempat mereka.
Mengenai situasi genting ini, Chou Tsan-der memberikan tiga sarannya dalam forum internasional "Dialog Pendidikan Tinggi Swasta Taiwan-Jepang 2023" untuk mengurangi dampak dari penurunan jumlah anak dan rendahnya tingkat kelahiran terhadap manajemen operasional universitas di Taiwan.
Mempersilakan Pekerja Migran Melanjutkan Studi Ketika Bekerja di Taiwan
Setiap tahunnya, Taiwan mendatangkan lebih dari 400.000 pekerja migran. Jika mereka diizinkan bekerja sambil menerima pendidikan di tempat kerja guna meningkatkan tingkat pengetahuan dan keterampilan mereka, maka ini mungkin dapat menjadi sumber mahasiswa baru.
Apakah hal ini legal? Sebenarnya, kebijakan serupa telah diimplementasikan dalam beberapa tahun terakhir. Namun, pekerja migran harus sudah bekerja di Taiwan selama minimal tiga tahun dan memiliki pendidikan setingkat SMA atau lebih tinggi.
Berdasarkan rencana "Penguatan Kerangka Kerja dan Metodologi Kebijakan Populasi dan Imigrasi" yang dikeluarkan oleh Komisi Pengembangan Nasional (NDC) pada tahun 2021, ada dorongan untuk mencari bakat internasional di sektor manufaktur, konstruksi, pertanian, dan perawatan jangka panjang.
Pekerja migran muda yang berusia di bawah 30 tahun, serta telah bekerja di Taiwan selama 3 tahun, dan memiliki pendidikan setingkat SMA atau lebih tinggi, maka dapat mengikuti kelas pendidikan lanjutan khusus "Migrant Workers in-Service Education Program 移工在職進修專班", dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi mereka. Targetnya adalah mencapai 60.000 orang pada tahun 2030.
Bagi pekerja migran yang tidak memenuhi syarat untuk langsung masuk ke kelas pendidikan lanjutan khusus "Migrant Workers in-Service Education Program 移工在職進修專班", maka mereka dapat memilih untuk mengikuti kelas pembelajaran "Migrant Workers Extension Education Credit Program 移工推廣教育學分班", yang diatur oleh kerja sama antara sekolah dan perusahaan dengan koordinasi dari Kementerian Pendidikan.
Sebagai contoh, Universitas Sains dan Teknologi Cheng Hsiu (CSU), pada tahun lalu, menyelenggarakan program pendidikan lanjutan khusus "Migrant Workers in-Service Education Program" dengan merencanakan kursus berdasarkan kebutuhan teknis perusahaan, serta membantu mempertahankan bakat pekerja migran dengan meningkatkan keterampilan profesional mereka.
Di sisi lain, Southern Taiwan University of Science and Technology (STUST) juga menyelenggarakan "Sesi Informasi Penerimaan Pendidikan Lanjutan Industri Manufaktur untuk Pekerja Migran 2023" pada musim panas tahun ini, bekerja sama dengan sektor perindustrian guna membimbing 60.000 pekerja migran muda di daerah Tainan untuk menerima pendidikan lanjutan, bertransformasi menjadi "pekerja kerah putih tingkat menengah".
Untuk memberikan insentif kepada majikan agar memungkinkan pekerja migran mereka mengejar pendidikan lanjutan, maka Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) telah merencanakan dua tindakan, yaitu "Penambahan Pekerja Migran" dan "Pengurangan Biaya Stabilitas Kerja", yang mana majikan dapat memilih salah satunya untuk diajukan.
Statistik MOL menunjukkan bahwa jumlah pekerja migran di Taiwan meningkat setiap tahunnya, dari hampir 490.000 orang pada akhir tahun 2013 menjadi 728.000 orang (total pekerja migran industri dan sosial) pada akhir tahun 2022.
Chou Tsan-der percaya bahwa jika kebijakan di atas dapat direncanakan dan dikelola dengan baik, maka lebih dari 400.000 pekerja migran setiap tahunnya dapat menjadi sumber mahasiswa baru bagi universitas-universitas di Taiwan.
Angka di atas mungkin bahkan lebih banyak dari krisis penurunan angka kelahiran yang ada. Namun, prasyaratnya adalah para pemimpin negara harus bersedia menghadapi dan menyelesaikan berbagai tantangan yang akan muncul di masa mendatang.
"Saya pikir ini adalah jalan yang baik," ucap Chou Tsan-der.
Perluas Program “Pendidikan Kembali” dan “Sistem Pendidikan Ganda”
Chou Tsan-der melanjutkan, selain mencari bakat di luar negeri, kelompok lansia juga bisa menjadi solusi untuk masalah kekurangan tenaga kerja. Chou Tsan-der berpendapat bahwa perluasan program “Pendidikan Kembali” bisa diterapkan.
Banyak pensiunan yang masih memiliki keinginan untuk belajar dan dapat menggunakan dana pensiun mereka untuk membayar biaya kuliah, hal ini akan mendukung pengembangan “Pendidikan Kembali”, misal seperti universitas bagi para lansia.
Berikutnya adalah pembentukan sistem pendidikan ganda. Chou Tsan-der menerangkan bahwa banyak negara maju meningkatkan sumber daya mahasiswa melalui sistem pendidikan ganda.
Jika universitas di Taiwan dapat memperkuat kerja sama dengan negara tetangga seperti Jepang, dan memungkinkan mahasiswa kedua negara untuk menyelesaikan studi mereka dengan sistem "belajar dua tahun di Taiwan, dua tahun di Jepang (atau negara lain)", maka ini juga dapat menjadi cara untuk meningkatkan sumber daya mahasiswa.
Taiwan menghadapi tantangan dalam pendidikan tinggi, terutama di universitas swasta yang mencakup sekitar 67% dari seluruh institusi pendidikan tinggi yang terdapat di Taiwan.
Menurut Chou Tsan-der, universitas swasta ini bukan hanya menjadi tempat pengembangan bakat, tetapi juga merupakan pilar penting bagi ekonomi Taiwan. Dia menyatakan, jika pemerintah tidak memperhatikan pengembangan universitas swasta, maka hal itu sama saja dengan meruntuhkan dasar ekonomi negara.
Di lain pihak, Chou Tsan-der juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pendidikan, yang tentunya bisa terancam jika masalah penerimaan mahasiswa baru tidak menemukan titik terang.
Sebagai contoh, ia mengatakan bahwa universitas swasta dengan jurusan teknik dan sains memerlukan dana yang cukup besar untuk keperluan biaya operasional dan peralatan. Untuk menjaga keseimbangan finansial, maka universitas bersangkutan perlu merekrut setidaknya 4000 mahasiswa, dengan biaya operasional yang tidak melebihi 70% dari total pendapatan tahunan.
Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka kualitas pengajaran mungkin terancam, yang pada akhirnya dapat mengurangi minat mahasiswa untuk mendaftar di universitas tersebut.
Pura-putra Belajar Tapi Sebenarnya Bekerja?
Untuk menghindari praktik "pura-pura belajar tapi sebenarnya bekerja", Wakil Ketua Serikat Pekerja Sekolah Swasta Nasional (UPRISE), Yu Jung-hui (尤榮輝) menekankan perlunya pendekatan yang hati-hati dalam penerapan kebijakan yang sedang diuji coba oleh pemerintah ini.
Kebijakan ini dapat mengatasi masalah kurangnya jumlah mahasiswa di universitas teknologi swasta dan juga membantu mengurangi krisis pekerja di industri, sehingga akan menciptakan situasi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
Namun, Yu Jung-hui mengingatkan bahwa pemerintah harus memastikan keefektifan kebijakan dan menghindari masalah yang disebutkan di atas, sebelum membuka lebih banyak kesempatan bagi sekolah untuk berpartisipasi atau melonggarkan batasan usia bagi pekerja migran untuk belajar.
Selain itu, perlu dipertimbangkan apakah pelonggaran peraturan kebijakan akan menggeser peluang kerja bagi tenaga kerja lokal.
Chou Tsan-der menekankan bahwa para pengelola universitas harus menyadari kebutuhan pasar dan menyesuaikan diri. Ia menyatakan bahwa cara tradisional dalam mengelola universitas tidak lagi efektif diterapkan, karena jumlah mahasiswa yang semakin menurun.
Dia mengutip filosof Nietzsche, "Orang yang menderita tidak punya hak untuk pesimis". Chou Tsan-der juga mendorong pihak universitas agar lebih aktif menghadapi krisis jumlah anak yang semakin menurun.
Menurutnya, meskipun setiap sekolah menghadapi kesulitan, tetapi sikap pesimis hanya akan memperburuk situasi. Sikap proaktif dan adaptif diperlukan untuk mengatasi tantangan ini.