History page of Radio Taiwan International (Rti)
close
RTISISegera unduh Aplikasi ini
Mulai
:::

Serikat Pekerja Protes Kegagalan Kebijakan, Undang Rakyat Ikut Aksi Demo PMA 10 Desember

  • 04 December, 2023
  • 陳志勇
Serikat Pekerja Protes Kegagalan Kebijakan, Undang Rakyat Ikut Aksi Demo PMA 10 Desember
Serikat Pekerja Protes Kegagalan Kebijakan, Undang Rakyat Ikut Aksi Demo PMA 10 Desember (Foto: Rti/楊文君)

(Taiwan, ROC) - Sebuah aksi protes digelar oleh sekelompok serikat pekerja di Pusat Perekrutan Langsung (Direct Hiring Center) Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) di Kota Taipei. Puluhan pekerja migran bersama-sama memprotes kegagalan kebijakan pemerintah yang mengakibatkan ketergantungan pada agen perantara, dan mengajukan undangan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama mengikuti Aksi Demo Pekerja Migran besar-besaran yang akan diadakan pada hari Minggu, 10 Desember.

Asosiasi Pekerja Internasional Taiwan (TIWA) mengemukakan, Pusat Perekrutan Langsung adalah salah satu sorotan kebijakan pekerja migran yang dipromosikan pemerintah, tapi pusat yang hanya ada satu di seluruh Taiwan ini hanya berfungsi sebagai tempat pengumpulan dokumentasi, para pekerja migran yang mengajukan permohonan tetap harus menunju sejumlah lembaga lain untuk menyelesaikan permohonan.

Selain itu, menurut TIWA, berbedanya prosedur permohonan di pusat pelayanan PMA di tempat berlainan, ditambah dengan kurangnya layanan terjemahan bahasa, membuat para PMA terpaksa beralih untuk mencari agen perantara.

Spesialis TIWA Weng Qian-wen (翁倩文) mengatakan, “Selain itu, pusat pelayanan PMA di setiap kabupaten dan kota berbeda-beda, cara memberitahukan pekerja untuk interview juga berlainan. Para pekerja migran dengan bodohnya menganggap peraturannya sama, sehingga tidak menandatangani, dan langsung dideportasi, hak kerjanya pun terampas.”

Sejumlah kekurangan lain dalam kebijakan yang diberlakukan juga diajukan oleh serikat pekerja, antara lain kurangnya tenaga penerjemah dan pelayanan lintas daerah pada lembaga Ditjen Imigrasi (NIA), kurangnya kebijakan koordinasi dari lembaga lain seperti Kantor Asuransi Tenaga Kerja, Pusat Pengendalian Penyakit (CDC) dan Biro Perpajakan Nasional.

Komentar

Terbarumore