(Taiwan, ROC) – Yuan Legislatif telah mengamandemen dan menyetujui Undang-undang Perlindungan Keuangan Konsumen dalam pembacaan ketiganya pada 21 November. Selain bekerja sama dengan institusi-institusi peraturan manajemen pembayaran pengelolaan elektronik untuk mengamandamen dan menghapuskan peraturan tentang penerbitan tiket elektronik, ketentuan asli tiket elektronik diubah menjadi pembayaran elektronik. Pembacaan ketiga mengatur bahwa lembaga penyelesaian sengketa konsumen keuangan harus secara rutin mengungkapkan data statistik pengaduan dan peninjauan kasus di industri jasa keuangan.
Amandemen ini diajukan oleh legislator Shen Fa-hui (沈發惠) dan Michelle Lin (林楚茵) dari Partai Demokratik Progresif (DPP). Komite Keuangan dari Yuan Legislatif meninjau rancangan amandemen dari beberapa ketentuan Undang-Undang Perlindungan Keuangan Konsumen pada 16 Oktober. Seluruhnya telah dibahas dalam rapat peninjauan tinjauan awal telah selesai. Komite Keuangan dari Yuan Legislatif telah menyelesaikan proses pembacaan ketiga pada 21 November.
Mengingat pengawasan terhadap industri tiket elektronik telah dimasukkan dalam Peraturan Pengelolaan Lembaga Pembayaran Elektronik, maka Peraturan Pengelolaan Penerbitan Tiket Elektronik dihapuskan. Pasal ketiga dari Industri Tiket Elektronik awal telah direvisi untuk pembayaran elektronik.
Untuk memperkuat disiplin diri dan kepatuhan hukum para pelaku industri jasa keuangan, serta mempertimbangkan kelengkapan cakupan prinsip-prinsip yang harus dianut oleh sistem remunerasi pelaku usaha, maka prinsip setelah pembacaan ketiga harus mengikuti sistem remunerasi dari para pelaku usaha dalam industri layanan keuangan, yang disusun oleh asosiasi perdagangan yang bersangkutan atau disetujui oleh instansi yang berwenang. Asosiasi perdagangan yang ditunjuk dapat menyusun rancangan dan menyampaikannya kepada instansi berwenang untuk mendapat persetujuan.
Dalam rangka meningkatkan keterbukaan nama-nama lembaga keuangan yang menangani sengketa konsumen keuangan sebagai dasar bagi pihak non-partai untuk memilih transaksi keuangan, pembacaan pasal ketiga mengatur bahwa lembaga penyelesaian sengketa harus secara berkala mengungkapkan data statistik pengaduan dan evaluasi kasus di industri jasa keuangan.
(foto: Pablo Cuadra/Getty Images for Apple)