Beberapa kelompok pekerja migran turut ambil bagian dalam demonstrasi yang diadakan oleh Jaringan Pemberdayaan Migran di Taiwan (Empowerment Network in Taiwan) di sekitar Stasiun Utama Taipei pada hari Minggu, 29 Oktober, menyerukan untuk dihapuskannya sistem perantara atau agensi tenaga kerja.
Dilansir dari Focus Taiwan, slogan utama dalam demontrasi tersebut adalah “tidak ada traktiran, hanya tipuan,” dan para agensi ditampilkan sebagai sosok penghisap darah.
Sistem perantara disahkan pada tahun 1992, memperkenalkan para pekerja luar negeri terkait peluang kerja di Taiwan, kemudian melakukan pengelolaan pekerja dan membantu mereka memproses dokumen yang dibutuhkan selama berada di Taiwan.
Namun menurut Gracie Liu (劉曉櫻) dari Pusat Layanan Pekerja Migran Keuskupan Hsinchu, para agensi telah menyalahgunakan sistem tersebut, termasuk dengan secara ilegal mengenakan biaya sebesar NT$20.000-$90.000 untuk berganti pekerjaan setelah kontrak tiga tahun pertama mereka habis.
Menurut Liu, ketika para pekerja migran gagal membayar, mereka tidak akan mendapatkan pekerjaan karena agensi membekukan mereka dari peluang-peluang baru.
Meskipun ada Stasiun Layanan Ketenagakerjaan yang dikelola pemerintah yang seharusnya membantu pekerja migran yang ingin berganti pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan baru, Liu mengatakan hal tersebut tidak membantu dan bahkan dapat menghambat peluang pekerja untuk berganti pekerjaan.
Para demonstran memainkan teatrikal panggung saat demo pada 29 Oktober 2023 di sekitar Stasiun Utama Taipei (foto: CNA)
Paul Su (蘇裕國), seorang pejabat di Badan Pengembangan Tenaga Kerja di bawah Kementerian Tenaga Kerja (WDA), mengatakan kepada CNA bahwa majikan dapat memilih untuk mempekerjakan pekerja migran secara langsung atau melalui perantara.
Dia juga mengatakan lebih banyak penerjemah yang bekerja di Stasiun Layanan Ketenagakerjaan, dan penerjemah empat bahasa bekerja di kantor layanan ketenagakerjaan di Changhua dan Taichung untuk membantu pekerja migran mendapatkan pekerjaan di majikan.
Taiwan juga sedang bernegosiasi dengan beberapa negara, termasuk Indonesia, mengenai perluasan cakupan program perekrutan langsung bagi pekerja pemula, kata Su.
Bagi agensi yang kedapatan membebankan biaya berlebihan kepada pekerja migran, Su mengatakan mereka akan dikenakan denda 10-20 kali lipat dari biaya ilegal tersebut.