(Taiwan, ROC) --- Reformasi dana pensiun asuransi tenaga kerja telah menjadi fokus perhatian masyarakat. Di lain pihak, Kementerian Tenaga Kerja (MOL) selama ini meyakini bahwa reformasi tersebut berdampak sangat luas dan masih perlu untuk duduk bersama dan mencari konsensus.
Menurut data yang ada, semenjak tahun 2020, pihak Yuan Eksekutif telah mengalokasikan dana tambahan setiap tahun. Jumlah dana yang dialokasikan pada tahun mendatang diperkirakan mencapai NT$ 120 miliar. Jika ditambahkan dengan NT$ 30 miliar yang dialokasikan selama tiga tahun setelah pandemi tahun 2023, maka total dana pemerintah yang dialokasikan akan mencapai NT$ 267 miliar.
Anggota legislator dari Partai Demokratik Progresif (DPP), Su Chiao-hui (蘇巧慧), berpendapat bahwa ekonomi Taiwan telah berkembang dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah mendapat keuntungan dari operasional dan pendapatan pajak, bahkan angkanya lebih dari yang diharapkan. Dengan demikian, pemerintah mengalokasikan dana tambahan untuk menunda tahun kebangkrutan asuransi pekerja.
Namun, bagaimana jika kondisi di masa depan tidak seperti saat ini? Atau apakah pemerintah berikutnya akan memiliki sikap yang sama? Su Chiao-hui, menekankan bahwa alokasi dana tambahan oleh pemerintah tidak memiliki dasar hukum dan menyarankan untuk segera diatur dalam undang-undang.
Menteri Ketenagakerjaan (MOL), Hsu Ming-chun (許銘春), setuju dan menyatakan bahwa jika ada reformasi pensiun asuransi tenaga kerja di masa depan, pasti akan ada ketentuan tentang alokasi dana tambahan oleh pemerintah.
Hsu Ming-chun mengatakan, "Meskipun saat ini tidak ada ketentuan tersebut, tetapi pada dasarnya ini adalah keputusan administratif. Selama pemerintah memiliki sumber daya keuangan dan anggaran disetujui oleh pihak legislatif, ini menjadi dasar eksekusi kami."
Menanggapi persoalan kebangkrutan asuransi tenaga kerja, Menteri MOL juga menekankan bahwa ini adalah asuransi yang dikelola oleh pemerintah. Ia juga menyampaikan bahwa selama masih ada pemerintah, maka asuransi tenaga kerja tidak akan bangkrut.
Alokasi dana tambahan akan terus dilanjutkan, tetapi jumlahnya akan tergantung pada sumber daya keuangan pemerintah, dan dialog antara Kementerian Tenaga Kerja dengan berbagai kalangan masyarakat juga akan terus berlanjut.