(Taiwan, ROC) -- Institut Pembangunan Nasional Pascasarjana Universitas Nasional Taiwan (NTU) terlibat dalam kontroversi plagiarisme dalam tesis program magister tahun lalu. Pihak NTU mengumumkan pada 11 Oktober, kuota untuk program magister tatap muka tahun ajaran 2024 telah dikurangi dari 30 menjadi 28. Mereka akan mengambil pendekatan yang lebih ketat dalam menetapkan syarat penerimaan dan melakukan seleksi calon siswa dengan hati-hati di masa depan.
Mantan Wali Kota Hsinchu Lin Chih-chien (林智堅) dan Wakil Perdana Menteri Chen Wen-tsang (鄭文燦) dituduh melakukan plagiarisme dalam tesis mereka. Setelah NTU melakukan peninjauan, gelar magister keduanya di Fakultas Pengembangan Nasional dicabut. Profesor pembimbing mereka, Chen Ming-tong (陳明通), yang juga sempat menjabat sebagai Kepala Dewan Keamanan Nasional, juga dilaporkan terlibat dalam tuduhan kurang berkomitmen dalam membimbing tesis mahasiswa.
Pihak NTU menjelaskan, Institut Pengembangan Nasional NTU berencana mengurangi kuota penerimaan mahasiswa magister tatap muka pada akhir tahun 2022, tetapi setelah peninjauan internal yang dilakukan pada tahun ini, rapat pengurus memutuskan untuk mengurangi kuota penerimaan menjadi 28 mahasiswa untuk tahun akademik 2024, atau sekitar 7% lebih sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Pihak NTU juga menyampaikan, Institut Pengembangan Nasional NTU akan mengadopsi pendekatan yang lebih ketat dalam menentukan syarat penerimaan mahasiswa di masa depan dan akan melakukan penilaian yang hati-hati terhadap kualitas calon mahasiswa. Jika nilai calon mahasiswa tidak mencapai standar minimum penerimaan dan syarat-syarat terkait, maka pihak universitas akan mengisi kuota penerimaan hingga penuh sesuai dengan peraturan penerimaan yang berlaku.
Pihak NTU mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas kasus-kasus etika akademik yang terjadi di masa lalu. Oleh karena itu, mereka telah mewajibkan setiap departemen untuk memberikan perhatian lebih pada pendidikan etika akademik dan meninjau kualitas tesis mahasiswa. Mereka juga telah menetapkan metode yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas tesis mahasiswa tahun ini.
Berdasarkan peraturan yang berlaku di NTU, jika sebuah departemen mengalami dua kasus penarikan gelar akibat pelanggaran etika akademik dalam tesis dalam kurun waktu 3 tahun, maka pihak universitas dapat membentuk sebuah komisi pengawas yang akan mengunjungi departemen tersebut. Komisi pengawas juga akan memberikan saran terkait pengaturan alokasi sumber daya dan dapat memberikan rekomendasi terkait penggabungan atau penutupan unit-unit tersebut. Pihak universitas juga akan memutuskan apakah pihaknya akan menempuh jalur hukum untuk menyelidiki dan meninjau tanggung jawab dosen pembimbing tesis.