(Taiwan, ROC) – Yuan Eksekutif Taiwan telah mengesahkan rancangan “UU Pemeliharaan Keamanan Kamp Militer” pada 21 September. Di masa depan, mereka yang menggunakan kendaraan udara tak berawak (UAV / drone), peralatan komunikasi, dan sebagainya kemudian melakukan survei, merekam video, memotret, serta mendeskripsikan kamp militer tanpa izin dari pihak militer dapat dikenakan hukuman penjara dengan waktu maksimum 3 tahun.
Di masa lalu, ada beberapa insiden dimana kamp militer nasional atau pangkalan militer Taiwan didatangi masyarakat, termasuk dengan pengoperasian drone yang mengganggu petugas jaga. Untuk melindungi keamanan kamp militer, Yuan Eksekutif pun akan mengesahkan rancangan UU terkait.
Dalam Rancangan Undang-undang (RUU) ini, jika dijelaskan bahwa mereka yang melakukan pengrusakan properti militer akan dikenakan sanksi hukuman penjara, antara 1-7 tahun dan denda hingga NT$ 10 juta. Jika hal tersebut membahayakan keamanan militer nasional, maka hukuman penjara minimum adalah 3 tahun dan maksimum 10 tahun, dengan denda maksimum NT$ 50 juta.
Jika orang yang melakukan pelanggaran menyebabkan kematian, maka ia akan mendapatkan hukuman penjara antara 7 tahun hingga seumur hidup, dengan denda maksimum NT$ 100 juta. Sementara, jika pelanggar menyebabkan luka serius, maka akan dijatuhi hukuman penjara minimum 5 tahun dan maksimum 12 tahun dengan denda maksimum NT$ 80 juta.
RUU tersebut juga kemungkinan akan mengatur beberapa ketentuan lain, dimana masyarakat yang masuk ke kamp militer tanpa permisi, membawa peralatan fotografi ataupun video, melakukan observasi, membawa senjata atau peralatan lain yang dapat membahayakan kamp militer, serta tidak mematuhi aturan keselamatan dan keamanan, maka ia dapat didenda minimum NT$ 10.000 dan maksimum NT$ 50.000.