(Taiwan, ROC) --- Pada hari kedua pelaksanaan Sidang Umum PBB ke-78, negara diplomatik Taiwan, Eswatini dan Kepulauan Marshall, kembali mendesak PBB untuk menerima partisipasi Taiwan. Presiden Kepulauan Marshall, David Kabua, bahkan secara terang-terangan menyatakan bahwa interpretasi yang salah dari Resolusi 2758 Majelis Umum seharusnya "ditanggalkan ke liang lahat sejarah."
Raja Eswatini, Mswati III, di akhir pidatonya perihal “Agenda Pembangunan Berkelanjutan PBB 2030” menyatakan, "Pada saat kritis seperti sekarang ini, jika kita ingin berhasil menerapkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, maka menerima Taiwan adalah langkah penting berikutnya."
Dia mendesak agar Taiwan diizinkan untuk bergabung dengan mekanisme PBB, termasuk berpartisipasi dalam pertemuan, mekanisme, dan aktivitas terkait Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Alasannya adalah untuk memperkuat kerja sama global dan kemitraan, menekankan prinsip "Tidak Ada yang Tertinggal", sebagaimana yang ditekankan dalam Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.
Eswatini merupakan satu-satunya negara di Afrika yang menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan. Pada awal bulan September, Presiden Tsai Ing-wen (蔡英文), berkunjung dan berbicara dengan Raja Mswati III, mengucapkan terima kasih atas dukungan berkelanjutan Eswatini terhadap partisipasi internasional Taiwan, serta menyaksikan penandatanganan beberapa dokumen kerja sama antara kedua negara. Ketika Presiden David Kabua berbicara mendukung Taiwan, ia menggambarkan PBB memiliki "keretakan yang jelas".
Jika 23 juta penduduk Taiwan tidak dapat berpartisipasi dalam lembaga khusus PBB, serta hadir dalam pertemuan, dan mekanisme yang mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka PBB "tidak akan pernah utuh". Ia menambahkan, dengan PBB menolak akses jurnalis dan warga sipil Taiwan, maka kepercayaan dan kemakmuran di antara anggota "keluarga besar" ini akan sulit untuk ditingkatkan.
Presiden David Kabua dengan tegas menyatakan, birokrasi PBB telah lama memegang interpretasi yang salah mengenai Resolusi 2758, menggunakan kesimpulan yang dipengaruhi politik, dan tidak memungkinkan PBB untuk memiliki hubungan yang jelas dengan rakyat Taiwan, yang notabene memiliki nilai demokrasi yang berkembang pesat. "Kita harus memiliki keberanian untuk mengenali realitas dan menanggalkan interpretasi kuno ini ke dalam liang lahat sejarah," ujarnya.
Resolusi 2758 adalah keputusan yang diambil Majelis Umum PBB ke-26 pada tahun 1971. Resolusi ini berfokus pada "pemulihan hak-hak hukum Republik Rakyat Tiongkok di PBB". Sebelum pemungutan suara dilakukan di kala itu, Pemerintah Republik Tiongkok secara sukarela mengumumkan keputusannya untuk keluar dari PBB, dan sejak itu pemerintah Beijing mengambil alih kursi di PBB.
Dalam beberapa tahun terakhir, Beijing sering mengutip resolusi ini untuk mengklaim bahwa komunitas internasional mengakui prinsip "Satu Tiongkok", dan menghalangi partisipasi Taiwan di PBB. Di tengah meningkatnya tekanan militer Tiongkok terhadap Taiwan, Presiden David Kabua mengatakan bahwa PBB tidak bisa terus mengabaikan pentingnya berperan aktif dalam mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan keamanan di Selat Taiwan dan kawasan sekitarnya.
Presiden David Kabua memuji Sekjen PBB, Antonio Guterres, atas komitmen yang pernah disampaikannya, yakni bahwa PBB akan berupaya sekuat tenaga untuk meredakan ketegangan di Selat Taiwan dan mencegah situasi meningkat dengan cara yang masuk akal, serta mempertimbangkan semua pihak yang berkepentingan. Antonio Guterres juga menekankan bahwa Taiwan harus diikutsertakan. Dalam dua hari Sidang Umum PBB, kepala negara dari negara-negara sahabat yang telah berbicara untuk Taiwan, meliputi Guatemala, Paraguay, Palau, Eswatini, dan Kepulauan Marshall. Berdasarkan agenda yang ada, kepala negara dari negara sahabat lainnya, Nauru, dijadwalkan akan berbicara di Majelis Umum PBB pada tanggal 21 September 2023.