(Taiwan, ROC) Dalam rangka meningkatkan pencegahan perdagangan manusia dan menanggapi laporan Trafficking in Persons yang baru dirilis oleh Kementerian Luar Negeri AS, Kemendagri pada tanggal 6-7 September 2023 selama 2 hari menggelar “Workshop Pencegahan Perdagangan Manusia Internasional”, kali ini mengundang 12 pembicara dari 8 negara seperti AS, Inggris, Jepang, Korea Selatan, Filipina dan Indonesia.
Perdana Menteri Chen Chien-ren turut diundang menghadiri acara pembukaan, saat memberikan kata sambutan, pertama -tama mengapresiasi cendekiawan pakar dalam negeri, institusi pemerintahan dan organisasi swasta dan kedutaan di Taiwan, secara aktif berbagi pengalaman dan kebijakan pencegahan perdagangan manusia agar workshop internasional ini menjadi platform pertukaran penting di kawasan Asia Pasifik.
PM Chen Chien-ren mengatakan, selama pandemi COVID-19, meskipun lintas manusia berkurang banyak akan tetapi komplotan penjahat tetap berniat jahat dan melakukan kejahatan, seperti virus yang tidak henti-hentinya bermutasi baru, menipu warga untuk keluar negeri , memaksa mereka melakukan penipuan telekomunikasi, memanfaatkan peralatan berteknologi canggih untuk mendapatkan data privasi, menyandera atau menahan warga untuk mendapat rekening bank perorangan yang digunakan sebagai alat pencucian uang, semua tindakan perdagangan manusia ini di masa pandemi dan pasca pandemi, menjadi permasalahan yang diperhatikan oleh pemerintah.
PM Chen Chien-ren mengatakan, dalam rangka membangun mekanisme pemberantasan kejahatan yang tangguh, maka pemerintah sedang gencar mempromosikan berbagai rencana.
Chen Chien-ren mengatakan, “Pasca pandemi, menghadapi beberapa jenis tindakan kejahatan yang baru, Yuan Eksekutif telah mendirikan kantor urusan penanggulangan penipuan, masih ada Kementerian Pengembangan Digital, mengintegrasikan berbagai sumber daya dari pemerintah dan swasta, saat ini tengah mempersiapkan institusi khusus perlindungan data pribadi. Selain itu, pihak kami juga mempromosikan strategi baru memerangi tindakan penipuan versi 1.5, masih ada program perikanan dan aksi peduli HAM versi 1.5, pihak kami telah meningkatkan anggaran untuk perangkat lunak dan perangkat keras untuk berbagai kementerian, untuk membangun mekanisme memberantas perdagangan manusia yang tangguh, berkomitmen melawan berbagai jenis kejahatan.”
Kementerian Dalam Negeri mengemukakan, inti workshop tahun ini mencakup “pencegahan penipuan telekomunikasi perdagangan manusia global”, “Kebijakan perlindungan terhadap pekerja migran sektor rumah tangga, anak buah kapal, pelajar asing dan kelompok lemah lainnya”, berharap dengan pertukaran para cendekiawan yang saling berbagi analisa dan strategi, investigasi tindakan kriminal dan pihak pengadilan akan saling bekerja sama untuk meningkatkan pencegahan perdagangan manusia, agar hak dasar manusia terlindungi semakin sempurna.