(Taiwan, ROC) - Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) menanggapi laporan media tentang peningkatan imigrasi ilegal di Taiwan melalui sebuah keterangan pers yang dirilis pada hari Minggu, menyatakan bahwa jumlah pekerja migran hilang kontak telah menurun secara signifikan pada paruh pertama tahun 2023 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Keterangan pers MOL diterbitkan sehari setelah surat kabar berbahasa Mandarin United Daily News (UDN) melaporkan bahwa jumlah warga negara asing yang tinggal secara ilegal di Taiwan mencapai angka tertinggi baru yakni 115.000 orang, termasuk hampir 83.000 pekerja migran yang dilaporkan hilang oleh majikan mereka.
Masalah pekerja migran hilang kontak mendapat banyak sorotan setelah dua warga Thailand yang dipekerjakan secara ilegal oleh subkontraktor perusahaan energi milik negara yakni Taiwan Power Company (Taipower), meninggal dalam kecelakaan mobil di tengah perjalanan ke lokasi pekerjaan saat Taiwan diterjang Taifun Khanun pada tanggal 8 Agustus.
Melalui keterangan pers tersebut, MOL mengatakan bahwa 16.700 dari total 739.000 pekerja migran di Taiwan dilaporkan hilang pada paruh pertama tahun ini, berkurang 4.400 dari periode yang sama tahun lalu.
Artinya, lanjut MOL, setelah mencapai puncak tertinggi 5,96% pada akhir 2022, proporsi pekerja migran hilang kontak telah turun dari 3,14% pada tahun lalu menjadi 2,28%, sebagian disinyalir berhubungan dengan pelonggaran pengendalian perbatasan COVID-19 yang telah mengganggu keseimbangan pasar tenaga kerja lokal.
Selain itu, keterangan pers MOL juga menguraikan upaya untuk memperluas cakupan perekrutan langsung pekerja Indonesia untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja domestik.
MOL menambahkan bahwa Taiwan telah merevisi peraturan pada bulan Juni untuk mengizinkan perusahaan di empat sektor - manufaktur, konstruksi, pertanian dan perawatan jangka panjang - untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja migran daripada yang diizinkan sebelumnya.
Menteri Dalam Negeri Lin Yu-chang (林右昌) percaya, sekitar 1.900 perusahaan konstruksi akan dapat memanfaatkan kebijakan baru tersebut, di mana mereka dapat mempekerjakan hingga 8.000 pekerja migran secara total, dengan potensi bersyarat untuk menaikkan kuota menjadi 15.000.
Untuk diketahui, sebelumnya, perusahaan konstruksi swasta di Taiwan tidak bisa mempekerjakan pekerja migran.