(Taiwan, ROC) -- Amendemen Undang-Undang Kreativitas dan Inovasi Pasal 10 Ayat 2 yang juga dikenal sebagai "Undang-Undang Chip Taiwan" secara resmi diumumkan dan mulai berlaku pada 7 Agustus malam. Dalam Konferensi Pers Buku Putih Industri Nasional pada 8 Agustus, Ketua Federasi Industri Nasional Taiwan (CNFI) Matthew F.C. Miau (長苗豐) mengungkapkan, dia tidak terlalu familiar dengan rincian undang-undang chip ini. Saat ini banyak negara juga mendorong undang-undang serupa. Namun, menurutnya perkembangan industri harus mencapai keseimbangan. Selain itu, seiring dengan tantangan ekonomi dan pembangunan di Taiwan yang kian sulit, perlu dipertimbangkan apakah sumber daya harus terpusat di satu tempat dan apakah industri berbasis sumber daya harus dikembangkan di Taiwan atau tidak.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal CNFI Chen Yi-min (陳益民) menambahkan, pihaknya menyambut baik pemberlakuan Undang-Undang Chip Taiwan karena industri semikonduktor Taiwan memiliki posisi kompetitif di tingkat internasional. Ketika banyak negara menerapkan undang-undang chip, tentu saja Taiwan tidak boleh ketinggalan. Namun, Taiwan seharusnya memiliki banyak “perisai pelindung”, bukannya hanya satu saja. Pembangunan industri nasional yang seimbang diperlukan untuk keberlanjutan dan pemerintah harus lebih memperhatikan perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM). Meskipun mungkin peraturan pengurangan pajak dalam Undang-Undang Kreativitas dan Inovasi Industri Pasal 10 Ayat 2 mungkin tidak cocok untuk UKM, tetapi mereka masih bisa mengajukan pengurangan pajak investasi mesin pintar sesuai Pasal 10 Ayat 1, sehingga CNFI mengusulkan bahwa batas waktu pelaksanaan Pasal 10 Ayat 1 seharusnya mengikuti "Undang-Undang Chip Taiwan", yaitu diberlakukan hingga 31 Desember 2029, serta harus lebih mempertimbangkan kebutuhan transformasi ke arah kecerdasan buatan pada UKM.
(sumber foto: CNA)