(Taiwan, ROC) -- Wakil representatif perdagangan AS, Sarah Bianchi akan bertemu dengan Menteri Tanpa Portofolio sekaligus Ketua Negosiator Kantor Perdagangan Taiwan, John Deng (鄧振中) besok, keduanya akan melakukan pembahasan terkait topik dan waktu diaktifkan prakarsa ekonomi perdagangan abad 21 Taiwan-AS untuk tahap selanjutnya. Kantor Perwakilan Perdagangan AS (USTR) menyampaikan bahwa Sarah Bianchi akan bertemu dengan John Deng besok, namun tidak membeberkan lokasi dan konten pembahasan. Perbincangan John Deng dan Sarah Bianchi akan berlangsung besok, berkemungkinan akan melibatkan isu penting dan waktu diaktifkan Prakarsa Ekonomi Perdagangan Taiwan-AS selanjutnya.
Kantor Perwakilan ROC di AS menyampaikan, pertemuan yang dilakukan secara daring, berorientasi pada pertukaran pandangan namun tidak membeberkan konten pembahasan. Setelah diaktifkan Prakarsa Ekonomi Perdagangan Abad 21 Taiwan-AS pada tanggal 1 Juni 2022, melalui pembahasan yang berlangsung selama 1 tahun, untuk pertama kalinya melakukan penandatanganan yang diwakili oleh Kepala Kantor Perwakilan ROC di AS, Hsiao Bii-khim dan Managing Director AIT, Ingrid Larson, dan disaksikan oleh John Deng, Sarah Biancho, Direktur AIT Laura Rosenberger.
Cakupan perjanjian perdana meliputi 5 topik pembahasan yang terdiri dari kemudahan administrasi kepabean dan perdagangan, mekanisme hukum yang kondusif, peraturan domestik untuk industri jasa, anti korupsi dan usaha kecil menengah. John Deng pada saat itu menyampaikan, untuk gelombang ke 2 ada kemungkinan akan difokuskan pada 3 topik pembahasan diantaranya ketenagakerjaan, lingkungan dan industri pertanian, akan tetapi masih perlu dinegosiasikan dengan pihak AS.
Anggota kedua parlemen AS yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat mengusung Implementasi Peraturan Perjanjian Perdagangan Perdana Abad 21 AS-Taiwan (US-Taiwan Initiative on 21st-Century Trade First Agreement Implementation Act) yang diloloskan oleh DPR dan Senat, dua parlemen AS terbagi pada tanggal 21 Juni 2023 dan 18 Juli 2023 secara lisan menyetujui dan meloloskan prakarsa ini. Setelah rancangan undang-undang yang ditanda tangani oleh Ketua DPR AS Kevin McCathy, telah disampaikan kepada gedung putih dan tengah menunggu persetujuan dari Presiden Joe Biden untuk ditandatangani baru secara resmi diterapkan.