(Taiwan, ROC) -- Tanggal 1 Agustus adalah hari penduduk asli Taiwan, Presiden Tsai Ing-wen pagi hari ini menuju ke Kaoshiung untuk menghadiri pertemuan administratif masyarakat adat Yuan Eksekutif, untuk pertama kalinya tidak mengambil lokasi penyelenggaraan di ibukota Taiwan, kota Taipei. Dalam sambutan Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, 7 tahun yang lalu, ia mewakili pemerintah meminta maaf kepada penduduk asli, menegaskan bahwa pernyataan maaf kepada pertemuan nasional administratif masyarakat adat Yuan Eksekutif bukan berarti telah berakhir, melainkan pangkal awal komunitas Taiwan mengejar keadilan sejarah, maka dari itu dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah berlanjut mempromosikan keadilan transisional masyarakat adat dan keadilan sejarah, baik kemajuan sumber perawatan jangka panjang, bahasa dan revitalisasi budaya, semua hal itu penting dan jelas.
Di sisi hukum, Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan, tahun ini dalam Yuan Legislatif meloloskan “undang-undang kesehatan masyarakat adat”, berharap memanfaatkan sumber medis kedokteran yang memadai, menyempurnakan survei penelitian dan metode perawatan yang lebih peka budaya, untuk menyelesaikan permasalahan kesetaraan kesehatan masyarakat adat. Dalam 2 tahun terakhir ini Yuan Yudisial, secara khusus mengakui status identitas masyarakat adat, budaya dan hak berburu yang dituangkan dalam interpretasi hukum yang sejalan dengan nilai hak asasi manusia internasional. Hal ini juga menunjukkan Taiwan secara bertahap menerapkan hukum yang menjamin hak kepentingan masyarakat adat.
Selain itu, revisi hukum industri pertambangan yang dibahas selama 6 tahun pada tahun ini lolos untuk sidang pembacaan ke-3. Presiden Tsai Ing-wen mengatakan, “Pihak kami menghapus kausal berkuasa yang diperpanjang, dan diganti dengan reformasi sistem evaluasi tambang, meminta pelaku untuk melakukan evaluasi. Selanjutnya, kami juga akan menetapkan panduan persetujuan dan konsultasi masyarakat adat, berharap melalui revisi hukum kali ini, perkampungan masyarakat adat, lingkungan hutan Taiwan dan pelaku industri pertambangan mampu memulihkan hubungan yang seimbang, melangkah maju ke depan.”
Presiden Tsai Ing-wen mengemukakan, melalui pendataan mendetail, sejarah masyarakat adat yang kehilangan tanah mereka akan diklarifikasikan secara bertahap, ini merupakan perbaikan untuk masa lalu, juga akan menjadi dasar yang baik untuk bermusyarawah antara pihak pemerintah dan suku masyarakat.
Beliau menekankan, melanjutkan diskusi terkait usungan hak kepentingan masyarakat adat, Komite Keadilan Transisional dan Keadilan Sejarah Masyarakat Adat yang terbentuk oleh Istana Kepresidenan sejak tahun 2017 hingga saat ini, melibatkan perwakilan semua institusi dan kelompok etnis dalam dialog, dengan kesempatan ini mengungkap lebih banyak fakta, mempromosikan rekonsiliasi dan menciptakan komunikasi untuk membangun konsensus. Tsai mengharapkan di masa mendatang pemerintah pusat, pemerintah daerah dan mekanisme administrative masyarakat adat saling bekerja sama dan berkomitmen menerapkan hak kepentingan penduduk asli, lebih lanjut mencapai koeksistensi dan kemakmuran bersama antar suku. Kegiatan ini juga menjadi kegiatan pertama yang dihadiri Presiden Tsai Ing-wen setelah terinfeksi COVID-19, meskipun kondisi pemulihan berjalan dengan baik, akan tetapi suaranya masih terdengar serak.