(Taiwan, ROC) --- Kementerian Luar Negeri bersama dengan Taiwan Institute for Sustainable Energy (TAISE) menghelat “Forum Perubahan Iklim Pasifik 2023”, dengan mengundang 4 negara sahabat, masing-masing Tuvalu, Palau, Kepulauan Marshall dan Republik Nauru.
Bersama dengan pimpinan dari kementerian empat negara di atas, Taiwan menandatangani pernyataan bersama, yang menyatakan bahwa mereka akan bekerja sama untuk memerangi fenomena perubahan iklim.
Bersama dengan TAISE, MOFA menghelat “Forum Perubahan Iklim Pasifik 2023” pada tanggal 19 Juli 2023. Forum ini mengundang negara-negara yang tergabung dalam Kepulauan Pasifik untuk berbagi akan pengalaman mereka perihal adaptasi dan tata kelola perubahan iklim di negara-negara bersangkutan.
Di samping itu, forum ini juga dihadiri oleh organisasi internasional, guna membahas bagaimana membangun kemitraan atau kerja sama internasional dalam menghadapi isu perubahan iklim global.
Dalam kata sambutannya, Menteri MOFA, Joseph Wu menyampaikan, ragam tantangan perihal perubahan cuaca dan ekosistem telah dihadapi oleh kawasan Asia-Pasifik. Negara-negara yang berada di ruang lingkup Kepulauan Pasifik juga rentan terdampak isu perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan, suhu laut yang semakin panas dan asam.
Menteri Joseph Wu menuturkan, Presiden Tsai Ing-wen (蔡英文) di lain pihak juga sudah mengumumkan perihal emisi nol karbon pada tahun 2050 mendatang. Pemerintah Taiwan juga sudah merumuskan gagasan dan undang-undang dalam menghadapi fenomena yang terjadi.
Melalui kerja sama yang ada, Menteri MOFA berharap dapat meningkatkan ketahanan iklim secara bersama, khususnya untuk kawasan Asia-Pasifik.
Kepala Ditjen Perlindungan Lingkungan (EPA), Chang Tzi-chin (張子敬) menyampaikan, isu perubahan iklim adalah tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh negara kepulauan, belum lagi dengan ancaman naiknya permukaan air laut, yang disinyalir bisa merusak lingkungan dan menenggelamkan daratan.
Chang Tzi-chin melanjutkan, selama dua hingga tiga tahun berturut-turut, Taiwan telah mengalami krisis kekeringan. Hal ini mencerminkan bahwa perubahan iklim sudah berada di dekat kita.
Yuan Eksekutif pada tanggal 15 Februari 2023 juga telah mengesahkan Undang-Undang Tanggap Perubahan Iklim, dengan menyertakan emisi nol karbon pada tahun 2050. Taiwan diperkirakan akan mulai memungut tarif biaya karbon pada paruh kedua tahun mendatang.
Chang Tzi-chin melanjutkan, pada tanggal 22 Agustus mendatang, EPA akan direstrukturisasi menjadi Kementerian Lingkungan Hidup, serta akan membentuk beberapa unit relevan guna menangani dampak perubahan iklim.
Chang Tzi-chin mengatakan, “Untuk mempromosikan dan mencapai tujuan ini secara efektif, maka pada tanggal 22 Agustus 2023, EPA akan direstrukturisasi menjadi Kementerian Lingkungan Hidup. Di bawah kementerian ini, juga akan dibentuk dua unit khusus, guna menangani isu perubahan iklim, masing-masing adalah Ditjen Perubahan Iklim dan Ditjen Daur Ulang Sumber Daya. Dengan harapan tujuan untuk mencapai emisi nol karbon pada tahun 2050 mendatang dapat segera terwujud.”
Bersama dengan empat petinggi dari negara sahabat, MOFA menandatangani pernyataan bersama, guna mengatasi isu perubahan iklim. Pernyataan yang disetujui pada hari ini juga tidak menggunakan kertas sama sekali, sebagai bukti semangat untuk melindungi lingkungan hidup.
Empat petinggi di atas antara lain, Gubernur Tuvalu - Tofiga Falani, Menteri Kenegaraan Palau - Gustav N. Aitaro, Menteri Sumber Daya Alam dan Perdagangan Kepulauan Marshall - John Silk dan Menteri Perubahan Iklim Nauru - Rennier Gadabu.
Di samping itu, forum pada hari ini juga turut mengundang Wakil Direktur Badan Pembangunan Amerika Serikat untuk Kepulauan Pasifik - Betty Chung, Konsultan Senior Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA), pejabat dari Kantor Perwakilan Perancis di Taiwan, Kantor Ekonomi dan Perdagangan Eropa, serta Sekjen International Cooperation and Development Foundation - Shi Li Jun (史立軍), menggelar pembahasan perihal adaptasi perubahan iklim dunia melalui ragam kerja sama internasional.