(Taiwan, ROC) -- Komisi Komunikasi Nasional Taiwan (NCC) mengundang Kementerian Pengembangan Digital (MODA), Kementerian Kehakiman (MOJ), Badan Kepolisian Nasional (NPA), serta operator telekomunikasi dan e-commerce dalam acara "Forum Perlawanan dan Pencegahan Penipuan" pada 11 Juli. Perdana Menteri Chen Chien-jen (陳建仁) juga hadir dan memimpin pembacaan "Tujuh Deklarasi Pencegahan Penipuan Versi 1.5”, termasuk "mencegah iklan yang terkait dengan penipuan, mekanisme perlindungan kode rahasia, nomor ponsel khusus untuk pesan amal, mencegah panggilan internasional palsu, peringatan penipuan dalam belanja online, mencegah pesan singkat berbahaya, dan peringatan panggilan internasional palsu".
Dalam kata sambutannya, Perdana Menteri Chen Chien-jen mengatakan bahwa pemerintah telah memulai "Strategi Pencegahan Penipuan Generasi Baru" sejak Juli tahun lalu, dengan fokus pada empat aspek yaitu mengenali penipuan, mencegah penipuan, menghentikan penipuan, dan menghukum penipuan. Namun, pemerintah menemukan pada Mei tahun ini bahwa kejahatan penipuan di seluruh dunia meningkat secara signifikan selama periode pandemi. Oleh karena itu, pemerintah telah mengusulkan “Panduan Pencegahan Penipuan 1.5” untuk memperluas cakupan pencegahan penipuan, dengan harapan dapat mencapai "3 target" yaitu mengurangi kontak, mengurangi rasa mudah percaya terhadap informasi yang salah, dan mengurangi kerugian.
Berdasarkan statistik, pemerintah telah berhasil mencegah 40,68 juta pesan teks penipuan, memblokir 7.726 nomor telepon penipu, dan menghentikan 25,95 juta panggilan penipuan dari luar negeri sejak Juni tahun lalu hingga Mei tahun ini. Namun, modus penipuan terus berkembang dan berubah seperti virus yang bermutasi sehingga pencegahan penipuan membutuhkan upaya bersama seluruh masyarakat, baik oleh pemerintah pusat dan daerah, maupun oleh sektor publik dan swasta. Selain itu, kesadaran masyarakat dalam melawan penipuan juga perlu ditingkatkan.
Chen Jian-ren mengungkapkan, bahwa Yuan Legislatif telah mengesahkan “Lima Undang-Undang Anti-Penipuan”, yang dapat memberikan hukuman berat bagi kejahatan serius seperti penipuan dan perdagangan manusia, serta memperkuat manajemen pelacakan uang dan aliran informasi, meningkatkan pengawasan iklan, mencegah penyalahgunaan nama tokoh terkenal dalam iklan, dan sekaligus mengurangi risiko paparan ke masyarakat. Pemerintah juga telah menyiapkan lembaga perlindungan data pribadi dan sebagainya.
Selain itu, Yuan Eksekutif juga membentuk Kantor Anti-Penipuan, sementara Kantor Kejaksaan Tinggi Taiwan mendirikan Pusat Pengawasan Penindakan Penipuan dan Kejahatan Komunikasi. Sementara, NPA dan Biro Investigasi (MJIB) masing-masing mendirikan Pusat Pengendalian dan Pos Layanan Anti-Penipuan di Taiwan utara, tengah, dan selatan. Mereka juga mendirikan mekanisme keamanan data e-commerce dan pelaporan alamat situs web penipuan, dengan harapan semua pihak terus memerangi upaya melawan pelanggaran hukum.