(Taiwan, ROC) -- “Hukum hubungan luar negeri” RRT dan versi revisi “hukum anti-spionase” akan berlaku pada tanggal 1 Juli 2023, Amerika Serikat meningkatkan rambu peringatan wisata ke RRT dan Makau ke level 3 “pertimbangan ulang”, guna menghindari risiko penegakan hukum sewenang-wenang dari otoritas RRT, pencekalan maupun salah penahanan. Selain itu, AS memberlakukan rambu peringatan level 2 “mempertinggi kewaspadaan keamanan berwisata”.
Sehubungan dengan hal ini, Ketua Pelaksana High Quality of Travel Association Lee Chi-yuen (李奇嶽) pada tanggal 4 Juli 2023 mengatakan, tidak memengaruhi pasar destinasi wisata Taiwan ke RRT dan Makau, dikarenakan Taiwan belum membuka larangan kunjungan grup wisata bagi RRT, sementara untuk Makau hanya berorientasi pada wisatawan lepas, tidak ada grup wisata. Berkaitan dengan warga Taiwan yang melakukan perjalanan wisata lepas ke RRT, dengan alasan yang kaku seperti studi, bekerja atau membesuk keluarga atau urusan bisnis, apalagi ekspor perdagangan Taiwan lebih dari 40% ke RRT, di Shanghai saja terdapat ratusan ribu pengusaha dan keluarganya.
Lee Chi-yuen mengatakan 230704-07-李奇嶽, “Coba amati bulan Agustus! Pertemuan asosiasi wisata lintas selat bulan Agustus berlangsung di Anhui, apakah asosiasi wisata Taiwan juga akan ikut serta, asosiasi perjalanan Taiwan ikut maka berkesempatan mengaktifkan pembahasan, jika Taiwan kali ini tidak ikut dalam pertemuan asosiasi wisata lintas selat maka sikap pemerintah akan semakin terlihat jelas.
Lee Chi-yuen tidak segan-segan memberikan kritikan, sebelum pandemi, pelaku agen perjalanan lintas selat setiap tahun menggelar pertemuan asosiasi wisata lintas selat secara bergulir, lagipula asosiasi dari kedua selat akan menghadiri, ketua Asosiasi Pertukaran Wisata Lintas Selat (Association for Tourism Exchange Across the Taiwan Straits) masih vakum, sementara wakil ketua Du Jiang (杜江) adalah rekan kolega yang dikenal bertahun-tahun, untuk perwakilan baru menjabat pada bulan Mei, namun Taiwan Tourism masih belum bertemu, yang menjadi permasalahan adalah sikap Dewan Urusan Daratan Tiongkok.