(Taiwan, ROC) -- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengumumkan hasil Laporan Perdagangan Manusia Global 2023 (TIP) pada 15 Juni. Taiwan telah dinobatkan sebagai negara "Tier 1" selama 14 tahun berturut-turut dalam penilaian tersebut. AS mengungkapkan, meskipun volume perdagangan manusia di Taiwan terpengaruh oleh pandemi, pemerintah masih bekerja sama dengan masyarakat untuk mengatasi berbagai kesulitan dan menyelesaikan masalah perdagangan manusia yang patut diapresiasi.
Menteri Dalam Negeri Taiwan Lin Yu-chang (林右昌) pada 16 Juni menyampaikan, Yuan Eksekutif sangat memperhatikan isu hak-hak tenaga kerja asing di sektor perikanan yang juga menjadi perhatian pihak AS dan kelompok masyarakat. Mereka juga telah secara aktif menangani kasus perdagangan manusia yang melibatkan warga negara Taiwan di Kamboja dan negara lain. Melalui "Rencana Aksi Kelautan dan Hak Asasi Manusia" dan "Kelompok Kerja Program Khusus untuk Perdagangan Manusia di Kamboja", Yuan Eksekutif telah mengintegrasikan sumber daya antar kementerian, mendorong kerja sama penegakan hukum lintas negara, meningkatkan upaya penanggulangan perdagangan manusia, dan melindungi korban secara efektif.
Lin Yu-chang menyebutkan, AS mengajukan sembilan rekomendasi dalam penilaian laporan tahun ini, termasuk memperluas cakupan personel Dinas Perikanan dan pengawas ketenagakerjaan ke semua pelabuhan luar negeri yang berwenang, memperluas kewenangan untuk mengidentifikasi korban perdagangan manusia ke unit-unit penting selain lembaga peradilan dan kepolisian, mempromosikan undang-undang untuk melindungi hak-hak tenaga kerja perawat asing dan pekerja migran domestik, dan larangan untuk menahan dokumen identitas pekerja migran, dll. Sebagian besar rekomendasi ini telah dimasukkan ke dalam "Rencana Aksi Anti-Eksploitasi 2023-2024" yang diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada April lalu.
Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan, "Rencana Aksi Anti-Eksploitasi 2023-2024" memiliki 19 isu terkait perdagangan manusia dan 81 langkah konkret, termasuk peningkatan mekanisme pemeriksaan pihak ketiga di pelabuhan luar negeri untuk meningkatkan kapasitas pemeriksaan, serta peningkatan partisipasi pekerja sosial dan tenaga profesional dalam identifikasi korban perdagangan manusia. Melalui kerjasama antarlembaga dan kemitraan antara sektor publik dan swasta, pemerintah akan secara aktif mendorong upaya pencegahan perdagangan manusia dan memasukkan masalah ini ke dalam "Rapat Koordinasi Pemerintah untuk Pencegahan Perdagangan Manusia dan Penghapusan Diskriminasi Rasial" yang akan dipantau dan ditinjau secara berkala.
Lin Yu-chang menekankan, pencegahan perdagangan manusia merupakan bagian penting dari pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia. Di masa depan, Taiwan akan terus bekerja sama dengan masyarakat sipil dan mitra internasional untuk meningkatkan upaya dalam memerangi kejahatan ini dan meningkatkan perlindungan terhadap korban.