(Taiwan, ROC) --- Yuan Legislatif dijadwalkan akan menggelar pertemuan sementara pada pertengahan bulan Juni ini, guna membahas Hak Persetujuan Personalia dari para Hakim Agung. Hak Persetujuan Personalia memiliki tujuan untuk mencegah tindakan pemerintah yang tidak tepat atau penyalahgunaan kekuasaan dalam menunjuk para hakim. Hak Persetujuan Personalia termasuk ke dalam kekuasaan pengawasan administrasi.
Anggota Yuan Legislatif dari Partai Kekuatan Baru (NPP) menggelar pertemuan pers hari ini menyampaikan, waktu semenjak presiden memberikan daftar calon hingga ditinjau oleh Yuan Legislatif, dinilai terlampau mendesak.
NPP menyampaikan, pihak berwenang setidaknya memberikan waktu yang lebih panjang sehingga masyarakat dapat mengevaluasi daftar nama tersebut.
Anggota Yuan Legislatif dari Partai NPP akan mengajukan 10 pertanyaan berdasarkan standar yang harus dimiliki oleh “pembela hak manusia”, serta menggunakan standar yang ketat untuk mengevaluasi kriteria yang dimiliki oleh para hakim.
Pada tanggal 31 Mei 2023, pihak Istana Kepresidenan mengirimkan pesan kepada Yuan Legislatif guna mencalonkan 4 nama calon Hakim Agung Tsai Tsai-chen (蔡彩貞), Chu Fu-mei (朱富美), Chen Chung-wu (陳忠五) dan Greg Yo (尤伯祥). Koordinator Partai Progresif Demokratik (DPP), Ker Chien-ming (柯建銘) beberapa hari lalu menyampaikan bahwa pihaknya akan menghelat pertemuan pada tanggal 14 Juni hingga 21 Juni, guna membahas Hak Persetujuan Personalia para calon hakim.
Anggota Partai NPP menuturkan, jadwal yang diberikan di atas terlampau mendesak dan kemungkinan bisa gagal untuk ditinjau sepenuhnya. Di samping itu, masyarakat luas dicemaskan tidak keburu untuk menyampaikan pendapat mereka. Oleh karena itu, bulan Juni bukanlah waktu yang paling tepat untuk menghelat pertemuan yang ada.
NPP melanjutkan, setelah rapat dengar pendapat digelar setidaknya harus ada jarak selama 7 hari, sebelum menggelar pertemuan evaluasi. Selama masa evaluasi, masing-masing kandidat harus siap untuk menerima pemeriksaan dan pertanyaan, setidaknya setengah hari”, dan bukannya empat kandidat dalam satu waktu yang bersamaan.
Anggota Yuan Legislatif Partai NPP kemudian menyinggung 10 topik utama, mencakup kebijakan kepemilikan tanah, kesetaraan gender, keselamatan lalu lintas dan litigasi iklim. Mereka juga meminta para calon Hakim Agung untuk memberikan jawaban terbaik mereka.
Koordinator Partai NPP, Chiu Hsien-chih (邱顯智) mengatakan, “Kriteria untuk menguji para hakim sudah jelas, yaitu hanya ada satu, dari perspektif profesi yang ada, maka mereka harus berperan sebagai sosok pembela Hak Asasi Manusia.”
Chiu Hsien-chih kemudian menekankan, mereka tidak akan terpengaruh dengan otoritas yang dimiliki oleh setiap calon hakim. Partai NPP akan tetap berdasar pada standar HAM yang ada, serta dengan ketat mengevaluasi apakah keempat calon di atas memenuhi syarat untuk menjabat posisi hakim.