(Taiwan, ROC) --- Pemberitaan tentang insiden pelecehan seksual baru-baru ini mewarnai dunia perpolitikan Taiwan. Pada tanggal 6 Juni 2023, Presiden Tsai Ing-wen (蔡英文) mengumumkan reformasi kesetaraan seksual, meliputi pedoman pelecehan seksual, peninjauan kembali mekanisme layanan pengaduan pelecehan seksual yang ada saat ini dan mengevaluasi peraturan lintas kementerian.
Menanggapi pernyataan presiden di atas, anggota Partai Progresif Demokratik (DPP) menyatakan dukungan mereka. Mereka juga menyarankan kepada pemerintah untuk segera membentuk “3 Payung Perlindungan Kesetaraan Gender” sebelum Presiden Tsai menuntaskan masa jabatannya tahun mendatang. Otoritas Partai DPP juga berharap agar pemerintah partai berkuasa segera melakukan revisi mendesak terhadap undang-undang yang sudah ada.
Partai oposisi di lain pihak menyambut positif rencana pemerintah untuk melakukan amandemen undang-undang kesetaraan gender, guna meningkatkan jaminan perlindungan bagi setiap individu.
Insiden pelecehan seksual di kalangan politisi, baru-baru ini cukup menggemparkan publik. Presiden Tsai sekali lagi menyampaikan permohonan maafnya kepada masyarakat luas. Beliau juga telah memberikan instruksi kepada Perdana Menteri Chen Chien-jen (陳建仁) untuk segera memprakarsai reformasi pelecehan seksual, salah satunya adalah merumuskan pedoman dalam menghadapi insiden tersebut.
Di samping itu, Kepala Negara juga meminta kepada PM Chen untuk memeriksa kembali mekanisme layanan pengaduan masyarakat yang sudah ada saat ini, serta mendorong pihak luar untuk bias terlibat dalam pengawasan yang ada dan menghelat pertemuan lintas kementerian untuk meninjau peraturan perihal kesetaraan gender.
Dalam konferensi pers yang dihelat pada tanggal 7 Juni 2023, anggota Yuan Legislatif dari Partai DPP menyatakan dukungan mereka dan berjanji akan aktif menerapkan “3 Payung Perlindungan Kesetaraan Gender”.
Sekjen Partai DPP, Cheng Yun-Peng (鄭運鵬) menyampaikan pihaknya akan mencoba untuk menyusun pedoman pencegahan pelecehan seksual, dengan memberi tahu tindakan apa-apa saja yang tergolong ke dalam pelecehan seksual. Dengan demikian, setiap orang lebih dapat mengetahui dan membedakan tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam pelecehan seksual.
Cheng Yun-Peng melanjutkan, saat ini pemerintah sudah memiliki mekanisme layanan pengaduan, seperti yang tertera di dalam UU Kesetaraan Gender, serta Undang-Undang Pendidikan Kesetaraan Gender dan Undang-Undang Pencegahan Pelecehan Seksual, tetapi hak tersebut terkadang mendapat pembatasan ketika harus benar-benar direalisasikan.
Terutama di lingkungan pekerjaan, mayoritas korban tidak berani mengungkapkannya karena tidak ada kejelasan yang membatasi di antara kolega kerja. Dengan demikian, maka perlu untuk memperkuat mekanisme dari faktor eksternal , guna melindungi dan menjamin hak para korban.
Cheng Yun-Peng mengatakan, “Meski saat ini ada undang-undang nya, tetapi mekanisme layanan pengaduan yang ada saat ini gagal dalam bekerja. Presiden berharap dapat membentuk atau memperkuat faktor eksternal untuk melakukan intervensi. Mungkin ini bisa dilakukan dengan mengandalkan campur tangan dari asosiasi pembela HAM. Atau bisa meminta pihak ketiga, misal Yayasan Bantuan Hukum, yang notabene bukan bagian dari internal lingkungan pekerjaan. Para korban dapat dengan tenang untuk mengadukan permasalahannya kepada mereka, tanpa perlu harus mengadu kepada internal perusahaan. Mekanisme eksternal ini kemudian akan melindungi para korban. Sehingga para korban tidak perlu merasa rendah diri dan tidak perlu memusingkan bagaimana pandangan kolega lainnya. Para korban bisa menanggalkan kecemasan-kecemasan seperti demikian.”
Anggota Yuan Legislatif dari Partai DPP, Liu Shyh-fang (劉世芳) menyampaikan, delapan undang-undang termasuk UU Kesetaraan Gender dan UU Pencegahan Pelecehan Seksual akan disertakan dalam ruang lingkup peninjauan kali ini. Tentunya pihak berwenang juga akan mengacu kepada undang-undang yang berlaku di Amerika Serikat dan Selandia Baru.
Mekanisme yang akan merangkul pihak ketiga tersebut, akan dirumuskan oleh asosiasi pengacara, serikat pekerja dan NGO. Rapat dengar pendapat akan dihelat pada pekan mendatang.
Ketua Koordinator Partai Kuomintang (KMT), Tseng Ming-chung (曾銘宗) menuturkan, pihaknya menyambut positif akan keputusan Presiden Tsai untuk melakukan reformasi pelecehan seksual. Ia juga berharap, semua perencanaan ini dapat benar-benar diwujudkan, dan bukan hanya sekedar omong belaka.
Tseng Ming-chung mengatakan, “Pemerintahan Presiden Tsai telah berkuasa selama 7 tahun. Pada masa lalu, mereka senantiasa menggaungkan isu perihal kesetaraan gender dan hak kaum perempuan. Dan sayangnya, insiden pelecehan seksual malah pecah di dalam internal partai mereka sendiri. Saya harap pemerintah benar-benar berkomitmen dan bukan sekedar omong kosong belakang.”
Anggota Yuan Legislatif dari Partai Kekuatan Baru (NPP), Chiu Hsien-chih melanjutkan, partai TPP mendukung sikap pemerintah untuk melakukan peninjauan komprehensif. Ia juga percaya, bahwa ada banyak penyebab yang kemudian memaksa para korban untuk tidak berani mengungkapkannya, salah satunya adalah faktor keadaan dan kekuasaan.
Oleh karena itu, perlu adanya untuk mengevaluasi undang-undang yang sudah ada, serta memperkuat mekanisme perlindungan para korban.