(Taiwan, ROC) --- Pada tanggal 16 Mei 2023, Komite Hubungan Luar Negeri DPR AS mengesahkan “Rancangan Undang-Undang Solidaritas Internasional Taiwan”. UU ini nantinya bisa menentang aksi upaya Tiongkok yang tatkala mendistorsi permasalahan terkait Taiwan, terutama di tengah komunitas organisasi dunia.
RUU tersebut menegaskan bahwa “Resolusi 2758 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa” hanya menangani permasalahan perihal perwakilan Tiongkok dan tidak melibatkan Taiwan sama sekali.
RUU Solidaritas Internasional Taiwan akan mengamendemen ketentuan Taipei ACT yang mana sudah berlaku semenjak bulan Maret 2020. Ini juga akan menjadi langkah untuk melawan upaya Tiongkok dalam menghalangi partisipasi Taiwan di organisasi dunia internasional.
Ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, Michael McCaul dan Anggota Kongres Partai Demokrat AS, Gregory Meeks telah secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pengesahan UU bersangkutan.
Michael McCaul mengkritik bahwa “Resolusi 2758 Majelis Umum PBB” telah melarang Taiwan untuk memiliki hak bicara dalam tubuh PBB. Mengecualikan Taiwan hanya akan membuat dunia semakin rugi.
Atas dukungan dari dua partai politik utama di AS, RUU tersebut disahkan tanpa adanya keberatan. RUU ini kemudian akan dikirimkan kepada pihak DPR untuk kemudian dipertimbangkan.
Pada saat yang sama, Majelis Kesehatan Dunia (WHA) ke-76 akan dihelat di Jenewa, Swiss. Selama enam tahun berturut-turut Taiwan tidak diundang untuk menghadiri pertemuan akbar tersebut. Hingga berita ini diluncurkan, otoritas Taiwan belum menerima surat undangan untuk menghadiri pertemuan akbar pada tahun ini.
RUU tersebut diprakarsai oleh anggota “Congress Taiwan Connection”, yakni Ketua Gerry Connolly dan Ketua Mario Diaz-Balart, Komite Urusan Luar Negeri DPR Kaukus Indo-Pasifik Kepala Perwakilan Demokrat - Ami Bera, Perwakilan Demokrat - Dina Titus, serta Perwakilan dari Partai Republik - John Curtis, Andy Barr, Brian Fitzpatrick dan Lisa McClain.
RUU bersangkutan menyatakan, “Resolusi 2758 Majelis Umum PBB” mengakui bahwa RRT adalah satu-satunya perwakilan resmi Tiongkok di PBB. Namun demikian, di dalam resolusi tersebut tidak dibahas perihal perwakilan Taiwan dalam organisasi PBB.
Di samping itu, “Resolusi 2758” juga tidak mengambil sikap eksplisit terhadap hubungan antara Tiongkok dengan Taiwan, dan tidak memberikan penjelasan konkret mengenai kedaulatan Taiwan.
RUU juga menekankan, AS bahwasanya menentang segala bentuk insiatif yang mencoba untuk mengubah status Taiwan tanpa mendapat persetujuan warga Taiwan itu sendiri.
Selain itu, “RUU Solidaritas Internasional Taiwan” juga mewajibkan perwakilan AS di berbagai organisasi internasional untuk meminta tim anggota melakukan pemungutan suara atau pengutaraan pendapat menolak upaya Tiongkok untuk mendistorsi segala bentuk perihal mendukung Taiwan, baik melalui tulisan, resolusi atau kebijakan.