(Taiwan, ROC) -- Menanggapi target Nol Emisi 2050, strategi peningkatan kualitas lingkungan telah disesuaikan dengan mengubah pengendalian polusi menjadi manajemen pencegahan. Yuan Eksekutif telah mengajukan Rancangan Undang-undang Organisasi Lingkungan untuk menaikkan Badan Perlindungan Taiwan menjadi Kementerian Lingkungan. Ketika RUU ini diserahkan ke Yuan Legislatif untuk ditinjau, terjadi perbedaan pendapat di antara partai politik mengenai nama, kewenangan, dan beberapa pasal penting lainnya setelah Badan Perlindungan Lingkungan naik. Setelah perundingan antara pihak pemerintah dan oposisi, tecapai konsensus untuk mempertahankan semua pasal dalam undang-undang tersebut. Undang-undang tersebut disetujui setelah pembacaan ketiga di Yuan Legislatif pada 9 Mei.
Menurut ketetapan pembacaan ketiga, Yuan Eksekutif akan mendirikan “Departemen Lingkungan Khusus” untuk menangani urusan lingkungan dan mengurus sembilan masalah utama, termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca dan penyesuaian perubahan iklim; pengelolaan dan pembuangan limbah; daur ulang sumber daya; pengelolaan zat kimia dan tanggap bencana; manajemen dan penegakan hukum lingkungan; pengawasan remediasi pencemaran tanah dan air tanah; koordinasi, fasilitasi, dan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL); pengujian lingkungan, perlindungan kualitas udara; perlindungan kualitas air, dan lainnya. Pembacaan ketiga menyebutkan, Kementerian Lingkungan memiliki empat sub-lembaga, yakni Badan Perubahan Iklim, Badan Daur Ulang Sumber Daya, Badan Pengelolaan Bahan Kimia, Badan Pengelolaan Lingkungan, dan Badan Penelitian Lingkungan Nasional.
Setelah pembacaan ketiga selesai, anggota legislator Partai Progresif Demokrat (DPP) Hung Sun-han (洪申翰) naik ke panggung dan mengatakan kalau dia sangat senang akhirnya Badan Perlindungan Lingkungan naik menjadi Kementerian Lingkungan setelah diskusi panjang selama lebih dari 20 tahun. Dia mengatakan, fokus pekerjaan lingkungan di masa lalu menitikberatkan pada pencegahan dan pengendalian polusi di belakang, kemudian membangun sistem penilaian lingkungan. Namun, dalam menghadapi perubahan iklim dan tren transformasi nol emisi masa kini, masa depan kelestarian lingkungan negara terkait erat dengan konsep transformasi, dan itulah yang memicu kenaikan status Badan Perlindungan Lingkungan.
Hung Sun-han mengatakan, “Ada beberapa pokok penting dalam amandemen hukum Kementerian Lingkungan kali ini. Pertama-tama, Kementerian Lingkungan akan membentuk “Badan Perubahan Iklim” yang akan merencanakan strategi pengurangan emisi karbon dan penyesuaian terhadap Nol Emisi 2050, mekanisme pengenaan biaya karbon, serta kebijakan dan metode terkait dalam "Undang-Undang Penanggulangan Perubahan Iklim", kemudian yang terpenting, menjadi pusat penghubung untuk menghubungkan rencana nol emisi dan adaptasi dari setiap kementerian.”
Anggota legislator Partai NPP Chen Jiau-hua (陳椒華) mengatakan, masalah pencemaran lingkungan Taiwan sangat serius dan masih banyak kekurangan dalam proses AMDAL, seperti pembuangan limbah ilegal, kasus mangkrak AMDAL yang tidak dapat dicabut, dll. Dia berharap akan ada peningkatan yang signifikan setelah Badan Perlindungan Lingkungan naik menjadi Kementerian Lingkungan.