(Taiwan, ROC) --- Pakar terkemuka Kebijakan Pertahanan Jepang menyampaikan, krisis yang terjadi di Ukraina dan ancaman Tiongkok terhadap Taiwan, telah mendorong Jepang untuk meningkatkan anggaran pertahanan mereka.
Radio Taiwan International (Rti) melakukan wawancara eksklusif dengan dua pakar dari wadah pemikir Washington, AS, masing-masing The Stimson Center dan RAND Corporation, membahas tentang bagaimana Jepang melalui kebijakannya dalam mengatasi dinamika situasi keamanan dunia.
Baru-baru ini, Jepang membuat perubahan besar dalam kebijakan anggaran militer mereka, yakni dengan meningkatkan pembelanjaan negara untuk sektor pertahanan, dengan kisaran mencapai 2% dari PDB setempat.
Keputusan ini dianggap tidak biasa, karena Jepang sebelumnya membatasi kebijakan anggaran militer mereka di rentang 1%.
Jepang memiliki batasan khusus dalam konstitusional mereka, yakni melarang adanya senjata yang dianggap ofensif. Negeri Sakura juga telah menyampaikan niat mereka untuk memperoleh apa yang disebut dengan kemampuan untuk “menyerang balik”. Yang mana hal ini dapat memungkinkan Jepang menyerang sasaran mereka di luar negeri.
Salah seorang ilmuwan politik senior di RAND Corporation, Jeffrey Hornung menyampaikan, terjadi perubahan besar dalam kebijakan anggaran pertahanan Jepang. Ia melanjutkan, paham anti-militer di dalam politik setempat kian memudar.
Jeffrey Hornung melanjutkan, pengadaan pesawat pengisian bahan bakar udara sempat menjadi perdebatan hangat pada masa pemerintahan mantan Perdana Menteri Junichiro Koizumi dua puluh tahun lalu, karena dianggap memiliki potensi perang.
Sebaliknya, rencana untuk meningkatkan tanker pengisi bahan bakar udara Jepang, yang sempat diusulkan pada akhir tahun 2022 mendapat dukungan penuh.
Apakah Jepang akan turut berpartisipasi dalam operasi militer untuk melindungi pertahanan Taiwan? Menanggapi pertanyaan tersebut, Jeffrey Hornung menuturkan bahwa bantuan yang akan diberikan oleh Jepang akan bersifat tidak langsung. Ia juga tidak yakin bahwa Jepang akan mengirimkan pasukan mereka ke Taiwan atau mengutus kapal militer ke Selat Taiwan.
Namun, jika Jepang turut andil dalam operasi militer AS di Laut Tiongkok Timur, maka hal tersebut dapat memainkan peran penting bagi dinamika Selat Taiwan.
Peneliti senior di The Stimson Center, Yuki Tatsumi menuturkan, AS sudah seharusnya mengadakan dialog keamanan maritim secara rutin dengan Taiwan, Jepang dan Filipina. Jika dialog serupa dijalankan, maka semua pihak akan membuka tangan mereka mempersilakan Tiongkok untuk bergabung.
Namun, Yuki Tatsumi mengatakan, kecil kemungkinan bagi Tiongkok untuk turut berpartisipasi dalam kerangka kerja keamanan maritim pada masa mendatang. Keengganan Negeri Tirai Bambu untuk bergabung juga akan menjadi penafsiran dari berbagai hal yang muncul.
Yuki Tatsumi memprediksi bahwa Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida akan menegaskan perihal non-proliferasi nuklir pada pertemuan G7 di Hiroshima mendatang. Yuki Tatsumi melanjutkan, PM Fumio Kishida mungkin saja akan mengarahkan fokus pembahasan pada pengecaman elit pemimpin terhadap penggunaan energi nuklir, mengingat PM Fumio Kishida adalah putra yang lahir dan besar di Hiroshima.
Kedua pakar berpendapat bahwa perubahan besar dalam kebijakan Jepang tentu mendapat pengaruh signifikan dari krisis yang terjadi di Ukraina dan meningkatnya ketegangan di Selat Taiwan. Peristiwa geopolitik ini telah banyak mendorong para pejabat Jepang untuk mendukung kebijakan yang ada. Pada ahli juga memperkirakan, bahwa perubahan dan tren kebijakan yang ada saat ini akan sulit atau bahkan tidak mungkin dibatalkan.