(Taiwan, ROC) -- Komite Dalam Negeri Yuan Legislatif hari ini (19/4) melakukan peninjauan “Draf Revisi Undang-Undang Pencegahan dan Pengendalian Pencemaran Laut” dan menyelesaikan masalah pencairan dana anggaran Dewan Urusan Daratan Tiongkok, Komisi Pemilihan Umum serta lainnya. Beberapa legislator prihatin terkait apakah tentara Partai Komunis Tiongkok (PKT) akan dengan cara patroli kepolisian menerobos zona 24 mil laut Taiwan, Kepala Dewan Urusan Daratan Tiongkok Chiu Tai-san menyampaikan bahwa Daratan Tiongkok telah membaurkan pertumbuhan ekonomi ke dalam ekspansi militer selama beberapa tahun terakhir ini, dan juga berusaha untuk memperluas melampaui garis pertama pulau, hal ini telah menarik perhatian masyarakat internasional.
Terkait Daratan Tiongkok melakukan survei hambatan perdagangan, Chiu Tai-san mengemukakan, pihaknya hingga saat ini telah membuka ekspor 9800 jenis produk ke Daratan Tiongkok, tersisa 2455 jenis produk, “Apabila Anda semua beranggapan perlu, jika merasa perlu maka kita semua bisa mendiskusikannya.”
Legislator dari partai berkuasa Partai Progresif Demokrat (DPP) Lai Ruei-long mempertanyakan, mengapa Daratan Tiongkok pada waktu sekarang ini melakukan survei hambatan perdagangan, dan lagi tidak melakukan komunikasi sama sekali. Wakil Dewan Pertanian (COA) Chen Bo-li mengemukakan bahwa kemungkinan bertujuan politik. Chen Bo-li menyampaikan bahwa hal ini melanggar peraturan internasional, bersamaan dengan itu sebagai anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), semua persengketaan perdagangan bilateral harus terlebih dulu dinegosiasikan, bukan mengambil tindakan sepihak, ini sangatlah tidak bersahabat.