(Taiwan, ROC) – Dalam waktu 40 hari, telah ditemukan sebanyak 20 jenazah di perairan sisi barat Taiwan dan pihak kepolisian mengkonfirmasi jika 7 jenazah di antaranya merupakan pekerja migran ilegal berkewarganegaraan Vietnam. Anggota Yuan Legislatif dari Taiwan People’s Party (TPP) hari ini (31 Maret) menyampaikan, selain perdagangan manusia terselubung, ada juga kemungkinan masalah rute bawah tanah untuk kegiatan kejahatan, meminta pemerintah untuk menyederhanakan proses perekrutan para pekerja migran, meningkatkan hak dan kepentingan para pekerja migran, menyelidiki rute bawah tanah sesegera mungkin, dan memberikan klarifikasi terkait dengan kasus jenazah-jenazah terapung.
Kasus jenazah-jenazah terapung di sekitar perairan Taiwan mengundang perhatian seluruh masyarakat. Divisi Kriminal Internasional Biro Investigasi Kriminal Taiwan (CIB) baru-baru ini menyampaikan bahwa kasus tersebut tengah diselidiki dan diklarifikasi oleh tim khusus yang dibentuk oleh Badan Administrasi Patroli Laut Taiwan (CGA) dan pihak kepolisian. Dari 20 jenazah yang ditemukan terapung, 16 di antaranya telah diketahui identitasnya. 9 di antaranya merupakan warga negara Taiwan yang melakukan bunuh diri atau tidak sengaja terjatuh ke laut, 7 jenazah adalah WN Vietnam, dan 4 jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi.
Anggota Yuan Legislatif dari Taiwan People’s Party (TPP) hari ini (31 Maret) menggelar jumpa pers dan menyampaikan bahwa para pekerja migran memilih jalur ilegal untuk diselundupkan ke Taiwan, memperlihatkan bahwa cara resmi Taiwan dalam perekrutan pekerja migran memiliki kecacatan. Legislator Chen Wan-hui (陳琬惠) menginformasikan, pekerja migran Vietnam yang datang ke Taiwan melalui agen, seringkali dieksploitasi secara berlapis-lapis atas nama berbagai macam biaya, mengimbau unit-unit pemerintah yang relevan untuk memperbaiki hukum dan regulasi, tidak mendorong para pekerja migran untuk masuk ke Taiwan secara ilegal dengan cara diselundupkan.
Chen Wan-hui melanjutkan, selain kemungkinan masalah perdagangan manusia, kasus jenazah terapung ini juga perlu dipertimbangkan sebagai kemungkinan adanya masalah dalam rute bawah tanah. Beberapa pekerja migran yang hilang kontak dan dipekerjakan dari pihak ketiga (outsourcing) melewati rute yang tidak biasa di lautan dan tewas karena kecelakaan kapal. Pemerintah diminta untuk melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi relevan secepat mungkin, serta meningkatkan hukuman bagi pelaku kasus perdagangan manusia.
Legislator Lai Hsiang-ling (賴香伶) menginformasikan, menurut data statistik dari Badan Imigrasi Nasional Taiwan (NIA), hingga akhir 2022, ada 80.000 lebih pekerja migran yang hilang kontak di Taiwan. Amandemen “UU Keimigrasi dan Masuk Keluar Taiwan” dari Yuan Eksekutif akan meningkatkan denda untuk mencegah terus bertambahnya jumlah pekerja migran yang hilang kontak. Namun, pendekatan ini tidak dapat memecahkan masalah structural, bahkan sebaliknya dapat memperburuk situasi kerja pekerja migran yang kurang beruntung. Pemerintah diharapkan dapat melakukan reformasi pada sistem, melakukan langkah-langkah yang dapat meningkatkan perlindungan hak-hak dan kepentingan para pekerja migran, menyederhanakan proses perekrutan secara resmi, menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil dan bermartabat bagi para pekerja migran asing.