(Taiwan, ROC) Anggota kaukus parpol Demokrat Lai Pin-yu (賴品妤), Lin Ching-yi (林靜儀) kemarin (13/3) merespons keluhan masyarakat yang menunjuk kawasan Miaoli, Hsincu dapat mendengar siaran dari China Huayi Broadcasting Corporation (CHBC) yang membahas konten reunifikasi Taiwan, mengajak generasi muda Taiwan untuk berwirausaha ke RRT, sementara siaran radio Polisi (Police Boardcasting Service) tertutupi dengan siaran radio CHBC.
Perdana Menteri Chen Chien-ren pada hari Selasa ini (3/14) memberikan laporan pelaksanaan pemerintahan diinterpelasi, anggota kaukus DPP Chuang, Ching-Cheng (莊競程) mempertanyakan, menghadapi perang kognitif RRT, pemerintah tidak ada tindakan perlawanan. PM Chen Chien-ren mengatakan, berkaitan dengan pihak RRT melalui radio bermaksud menginvasi Taiwan, maka pemerintah akan segera menindaklanjuti, bagi pelanggar akan dikenakan sanksi, serta meminta kepada Dewan Urusan Daratan Tiongkok dan instansi terkait untuk mengupayakan agar siaran radio reunifikasi dari pihak RRT bisa segera ditangani.
Ketua Dewan Urusan Daratan Tiongkok (MAC) Chiu Tai-shan menjelaskan, sejak tahun 2019 hingga saat ini, ada 8 pelanggaran kasus berkaitan dengan pelanggaran radio siaran acara RRT, kondisi demikian melanggar peraturan hubungan lintas selat pasal 37, metode lainnya lebih kuat menutupi siaran radio Taiwan, untuk hal ini pihaknya tengah berkomunikasi dengan NCC untuk menangkal siaran ini.
Ketua NCC Chiu Tai-shan mengatakan 230314-12, “Di masa lalu pada kawasan Kinmen, Mazu, kami juga mempercayakan kepada radio Hansheng, faktanya kawasan Fuchien kerap kali mendapat siaran Hansheng, frekuensinya cukup kuat, maka kami akan pikirkan bagaimana penanganan untuk pulau Taiwan, untuk itu akan dikoordinasikan dengan instansi terkait.”
Ketua NCC Chen Yaw-shyang ketika menerima wawancara menyampaikan, berkaitan dengan radio RRT, pada prinsipnya mengadopsi teknis pengendalian, juga menghadang siaran radio RRT, kondisi demikian juga terjadi di luar pulau Taiwan beberapa tahun yang lalu.
Ketua NCC Chen Yaw-shyang mengatakan, untuk hal ini masih dalam tahap pembahasan antara pejabat tinggi Dewan Keamanan dengan otoritas urusan hubungan lintas selat, kemudian meminta kemiliteran untuk menindaklanjuti. Hingga saat ini, meminta pejabat Dewan Keamanan dan otoritas urusan hubungan lintas selat untuk membuat kebijakan penanganan hal ini.