(Taiwan, ROC) -- Kepala Federal Bureau of Investigation (Biro Investigasi Federal) Amerika Serikat Christopher Wray tanggal 8 Maret mengemukakan keraguan terhadap keamanan negara yang mungkin diakibatkan oleh TikTok, berterus terang bahwa pemerintah RRT dapat memengaruhi wacana publik dengan mengendalikan data dari jutaan pengguna TikTok di Amerika Serikat, termasuk juga pengguna di Taiwan.
Komisi Khusus Senat Amerika Serikat Bidang Intelijen mengelar rapat dengar terkait ancaman global, Wakil Ketua Senat Marco Rubio ketika menginterpelasi Christopher Wray menanyakan, apakah mungkin RRT meminta ByteDance yang adalah induk perusahaan TikTok untuk bekerja sama dan mengendalikan jutaan pengguna TikTok, dan jawaban yang diberikan Christopher Wray adalah “Iya”.
Marco Rubio lebih lanjut mempertanyakan apakah mungkin RRT memanfaatkan TikTok untuk mempromosikan diri sendiri, untuk memecah belah rakyat Amerika Serikat, layaknya menginvasi Taiwan, dipastikan bahwa rakyat AS yang melihat video terkiat Taiwan adalah milik RRT yang beredar, dan beranggapan bahwa tidak seharusnya Amerika ikut campur tangan, Christopher Wray kembali menjawab dengan tegas.
Christopher Wray masih lebih lanjut mengemukakan bahwa rakyat AS perlu untuk memahami bahwa adalah hal yang sakral dan tidak boleh adanya invasi terhadap pembatas antara sektor sipil dan publik di AS, tetapi garis pembatas ini tidak berlaku dalam pengoperasian dari Partai Komunis China.
Ketika menjawab pertanyaan yang diajukan Legislator Michael Bennet, Christopher Wray menungkapkan, pemilik kekuasaan adalan mereka yang memiliki informasi terbaik. Melalui pengoperasian big data untuk mengendalikan data dan angka untuk memberikan pengaruh. Ini merupakan pengendalian terhadap jutaan pengguna perangkat lunak, yang pada akhirnya dikendalikan oleh pemerintah RRT, inilah yang dikhawatirkan memengaruhi keamanan negara.
Lebih dari 10 anggota senat Federal Amerika Serikat yang mengajukan draf UU pada tanggal 7 Maret, apabila RRT memanfaatkan aplikasi TikTok dan teknologi lainnya, mengancam mekanisme keamanan negara Amerika Serikat, maka pemerintah memiliki kekuasaan untuk mengeluarkan instruksi larangan. Ketua Senat Amerika Serikat Bidang Intelijen Mark Warner menyampaikan, draft UU ini memungkikan Kementerian Perdagangan Amerika Serikat memberlakukan sejumlah tindakan pembatasan terhadap penggunaan TikTok dan teknologi lainnya yang berisiko terhadap keamanan negara.
Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat Jake Sullivan pada tanggal 7 Maret juga secara khusus dalam pers rilisnya mengemukakan persetujuannya dengan draft UU yang dikeluarkan lintas partai ini. Jake Sullivan dalam penjelasannya mengemukakan, draft UU lintas partai ini akan menjadi senjata kekuatan bagi pemerintah Amerika Serikat, mencegah pemerintah negara lainnya menggunakan layanan teknologinya sehingga berisiko terhadap keamanan negara.