(Taiwan, ROC) - Peraturan yang mewajibkan pekerja migran untuk menunjukkan surat persetujuan yang ditandatangani oleh majikan sebelum diizinkan membeli motor atau sepeda listrik akan segera dihapuskan, demikian berdasarkan keterangan pers yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Bina Marga (DGH).
Menurutnya, para pejabat yang menghadiri sebuah pertemuan pada tanggal 8 Desember lalu bersepakat bahwa bahwa peraturan tersebut harus dihapuskan, dan dokumen yang relevan telah dikirim ke Kementerian Transportasi dan Komunikasi (MOTC) untuk disetujui.
DGH menerangkan, paling cepat perubahan peraturan akan berlaku minggu depan, setelah itu pekerja migran tidak lagi harus memberikan surat persetujuan saat mereka membeli skuter atau sepeda listrik.
Menurut data dari Kementerian Ketenagakerjaan (MOL), ada sejumlah 725.367 pekerja migran di Taiwan hingga akhir November 2022. Bagi banyak dari mereka yang bekerja di kompleks pabrik di pinggiran kota yang tidak terjangkau transportasi umum, memiliki sepeda motor akan memudahkan perjalanan ke daerah perkotaan untuk menjalankan tugas dan bertemu dengan teman-teman, atau berjalan-jalan ke destinasi wisata selama waktu istirahat.