(Taiwan, ROC) - Tiga anggota Yuan Kontrol Taiwan telah bersama-sama meminta pemerintah untuk mereformasi sistem perekrutan pekerja migran pertanian, bertujuan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja dan mengurangi ketergantungan sektor pertanian pada pekerja asing tak berdokumen.
Anggota Yuan Kontrol Wang Mei-yu (王美玉), Wang Yu-ling (王幼玲) dan Upay Radiw Kanasaw mengajukan tuntutan tersebut dalam rilis pers yang dikeluarkan pada hari Minggu, menyoroti poin utama dari laporan yang disetujui oleh Yuan Kontrol pada 7 Desember tahun lalu.
Dalam laporannya, ketiga anggota Yuan Kontrol menerangkan bahwa Dewan Pertanian (COA) dan Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) membuka perekrutan pekerja migran pertanian pada April 2019 tanpa memiliki pemahaman yang jelas tentang tingkat permintaan atau tingkat kekurangan tenaga kerja di sektor tersebut.
Sejak saat itu, menurut laporan, kedua lembaga mengadopsi pendekatan "perbaiki sesuai penggunaan" untuk mengatasi masalah dalam program tersebut.
Dalam hal perekrutan, laporan tersebut mencatat bahwa dari 271 "agensi penjangkauan" yang mengajukan permohonan untuk merekrut 4.680 pekerja migran pertanian ke Taiwan hingga 15 Oktober 2022, hanya 1.218 pekerja atau 26% dari permintaan aktual telah disetujui.
"Agensi penjangkauan" yang dimaksud mengacu pada asosiasi petani, organisasi peternakan atau budidaya ikan lainnya yang mempekerjakan pekerja migran dan kemudian menugaskan mereka untuk bekerja di peternakan lokal.
Tantangan untuk merekrut pekerja migran baru telah memperparah kekurangan tenaga kerja jangka panjang, di mana banyak petani Taiwan hanya mampu mempekerjakan pekerja tak berdokumen.
Menurut laporan yang sama, tercatat ada kekurangan sekitar 100.000 pekerja pertanian musiman di Taiwan pada tahun 2019, dan dalam beberapa tahun terakhir, pekerjaan ini semakin banyak diisi oleh pekerja migran tak berdokumen.
Laporan pun mendesak pemerintah untuk menghadapi "hubungan simbiosis kompleks" yang telah berkembang antara sektor pertanian Taiwan dan pekerja migran yang melarikan diri akibat kekurangan tenaga kerja.