(Taiwan, ROC) – Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden pada tanggal 29 Desember kemarin menandatangani RUU alokasi konsolidasi, dan UU alokasi tahun fiskal 2023 pun sudah mulai berlaku. UU tersebut mencakup anggaran pinjaman militer yang akan diberikan kepada Taiwan sebesar US$ 2 miliar, mendirikan program beasiswa, mendanai pejabat AS untuk belajar dan melakukan pertukaran di Taiwan selama 2 tahun, serta berencana untuk mempromosikan program pelatihan militer AS-Taiwan.
Presiden Joe Biden yang tengah berlibur, bergegas menandatangani UU Alokasi Konsolidasi untuk tahun fiskal 2023（Consolidated Appropriations Act, FY2023）sebelum akhir tahun, agar RUU tersebut dapat disahkan secara resmi.
UU tersebut menyediakan anggaran bagi cabang eksekutif AS untuk tahun mendatang senilai US$ 1,65 triliun, termasuk sekitar US$ 858 miliar untuk pengeluaran pertahanan dan sekitar US$ 44,9 miliar untuk bantuan darurat dalam menanggapi situasi di Ukraina.
UU alokasi tersebut juga akan memberikan pinjaman Pendanaan bagi Militer Asing (FMF) kepada Taiwan sebesar US$ 2 miliar. Namun, tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) Tahun Fiskal 2023, yang memberikan otorisasi terhadap penyediaan bantuan militer gratis kepada Taiwan.
UU Alokasi menyediakan dana bagi Institut Amerika di Taiwan (AIT) untuk mendirikan “Program Beasiswa Taiwan”, menyediakan warga Amerika yang memenuhi kriteria, termasuk pejabat pemerintah federal untuk melakukan perjalanan ke Taiwan selama 2 tahun. Pernyataan interpretasi UU tersebut meminta Menteri Luar Negeri AS untuk menyerahkan rencana implementasi kepada Komite Alokasi setelah berkonsultasi dengan Kepala AIT, dalam kurun waktu 90 hari setelah UU tersebut berlaku.
UU tersebut juga meminta cabang eksekutif AS untuk mendirikan program “Pendidikan dan Pelatihan Militer Internasional” (IMET) dengan Taiwan, guna memperkuat interoperabilitas pasukan tempur dan kemampuan operasi gabungan antara kedua militer. UU tersebut juga mempertahankan ketentuan-ketentuan yang bersahabat dengan Taiwan dalam UU Pengeluaran Tahun Fiskal 2022, melarang cabang eksekutif AS membelanjakan uang untuk memproduksi, membeli, atau menampilan peta wilayah dan sistem sosial ekonomi Taiwan apa pun yang “tidak ditandai dengan benar”.