(Taiwan, ROC) – Hanya dikarenakan menjual produk sayur seledri yang tidak layak guna dan menaikkan harga kentang, seorang pedagang sayur diganjar denda senilai 66.000 RMB atau setara dengan NT$ 300 ribu. Hal ini belum lama terjadi sejak beredarnya isu bahwa kas pemerintah daerah alami kekosongan alias menjadi miskin, dan berimbas kepada kehidupan masyarakat setempat.
Media SCMP Hong Kong pada hari Kamis tanggal 15 September memberitakan bahwa sejak tahun lalu, pemerintah daerah Daratan Tiongkok semakin hari semakin mengandalkan surat tilang sebagai salah satu upaya guna meningkatkan pemasukan kas pemerintah daerah. Merujuk kepada data yang dikumpulkan oleh media SCMP yang berpusat di Shenzhen, sejak tahun 2021 dari 111 kota yang ada, ada 80 di antaranya yang mencapai 72% yang mengandalkan pemasukan kas pemerintah daerah dari surat tilang dan penyerapan pemasukan secara ilegal melalui jalan MLM.
Bahkan ada 15 kota di antaranya yang menggunakan langkah tersebut dan menghasilkan pendapatan berganda, misalnya Kota Leshan di Provinsi Sichuan dan Kota Nanchang, Ibukota Provinsi Jiangxi, yang memiliki pemasukan kas secara terang-terangan melalui denda tilang dan juga penyerapan modal dana secara ilegal, dengan persentase kemampuan penambahan pemasukan masing-masing mencapai 155% dan 151%.
Akibatnya, pemerintah daerah lain pun mengikutinya, dan mereka menjadi semakin berani. Sebagai contoh, bulan lalu di Kota Yulin, Provinsi Shaanxi, ditemukan kasus "Hukuman yang tidak pantas" oleh Tim Pengawas ke-16 Dartan Tiongkok, terhadap seorang pengusaha kedapatan menjual 2,5 kg seledri bermutu di bawah standar dengan harga 20 RMB. Tahun lalu, pendapatan fiskal Kota Yulin adalah 58,7 miliar RMB, namun pengeluarannya adalah 80 miliar RMB, dan rasio utangnya adalah 123%.
Menurut laporan media, seorang pedagang di Kota Daqing, Provinsi Heilongjiang, di timur laut Daratan Tiongkok, didenda 300.000 RMB karena menjual kentang dengan harga 4 RMB per kilogram, dan menudingnya "Menaikkan" harga lebih dari 66%. Tahun lalu, pengeluaran fiskal Kota Daqing hampir menggandakan pendapatannya, dan rasio utangnya mencapai 266%.
Laporan tersebut mengutip Xu Tianchen, seorang ekonom di Economist Intelligence Unit (EIU), yang mengatakan bahwa denda yang berlebihan disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah daerah masih harus menanggung pengeluaran yang besar, tetapi arus kas yang dapat dikembalikan sangat terbatas.
Selain itu, polisi di banyak kota di Daratan Tiongkok memiliki sikap yang arogan dalam mengeluarkan denda, menyiapkan lebih banyak penjaga untuk menangkap pengemudi dan penumpang yang tidak mengenakan sabuk pengaman atau jenis pelanggaran peraturan lalu lintas lainnya.