(Taiwan, ROC) – Komite Hak Asasi Manusia Taiwan tanggal 19 Agustus mengemukakan, terdapat peningkatan jumlah kasus warga Taiwan yang pergi ke Kamboja dan terjerumus dalam perangkap penipuan kerja di luar negeri. Penipuan lintas negara ini melanggar Hak Asasi Manusia karena terlibat dalam perdagangan manusia seperti kerja paksa, eksploitasi seksual terhadap kaum minoritas dan lainnya. Komite HAM bergandengan tangan dengan lintas kementerian dan Yuan Legislatif untuk lebih memperhatikan kasus korban yang ke Kamboja.
Komite HAM menyampaikan, Konvensi Melawan Kejahatan Terorganisir Lintas Negara yang diloloskan Persatuan Bangsa-Bangsa pada tahun 2000 berisi “Terkait pencegahan, larangan serta sanksi hukum perdagangan manusia, terutama untuk kaum perempuan dan anak-anak” sebagai pencegahan perdagangan manusia internasional, dan secara khusus juga mendefinisikan perdagangan manusia sebagai tindakan kejahatan. Pemaksaan disertai dengan kekerasan, penjualan pengalihan, membatasi kebebasan, dan tindakan pelecehan lainnya yang dialami oleh korban di Kamboja sudah merupakan bentuk perbudakan modern.
Komite HAM mengungkapkan, pemerintah Taiwan telah mengadakan pertemuan khusus tingkat Yuan Eksekutif, mengkoordinasikan setiap kementerian agar berupaya memberikan pertolongan bagi korban dengan kerja sama internasional. Komite HAM akan terus melakukan dan memberikan bantuan kemanusiaan, rehabilitasi, sosialisasi anti penipuan, bersamaan dengan itu, dalam kasus perdagangan manusia ke Kamboja selain warga Taiwan, juga ada Tionghoa Perantau dari kawasan dan negara Asia Tenggara yang menjadi korban. Untuk itu pemerintah Taiwan telah memperkuat kerja sama dengan negara-negara terkait, memperluas cakupan bantuan kemanusiaan lintas negara.
Komite HAM mengimbau, untuk memberantas perdagangan manusia lintas negara, maka harus bekerja sama dengan semua negera terkait, berkomitmen memerangi perdagangan manusia dan segala tindakan yang tidak berprikemanusiaan serta menerapkan perlindungan bagi nilai universal Hak Asasi Manusia.