(Taiwan, ROC) Taiwan telah melegalkan pernikahan sesama jenis, akan tetapi belum terbuka untuk pernikahan sesama jenis lintas negara. Sementara ini bagi yang akan meregister pernikahan sesama jenis lintas negara, perlu mendapat legalisasi dari pengadilan baru bisa meregister di catatan sipil. Anggota kaukus parpol berkuasa dan ormas HAM pada hari Selasa ini (2/8) membuka konferensi pers menyampaikan, 4 sidang litigasi pernikahan sesama jenis lintas negara sudah berhasil, maka meminta pemerintah segera menyempurnakan revisi peraturan “penerapan hukum perdata yang melibatkan warga asing”,agar pernikahan sesama jenis antar negara bisa disahkan, Kementerian Dalam Negeri menanggapi selama masa transisi maka kasus pernikahan sesame jenis lintas negara mengadopsi metode interprestasi.
Taiwan Alliance to Promote Civil Partnership Rights (TAPCPR), Taiwan Association for Human Rights (TAHR) dan ormas lainnya menggelar konferensi pers pada hari Selasa ini (2/8) mengimbau agar pemerintah segera menetapkan revisi peraturan “penerapan hukum perdata yang melibatkan warga asing”, tidak lagi menangani secara per kasus, berharap agar pasangan tersebut bisa dapat menikah.
Sekjen TAPCPR Chien Tsu-chieh(簡至潔) menyampaikan, Yuan Yudisial mengutip “penerapan hukum perdata yang melibatkan warga asing” pasal 8, penggunaan hukum asing melanggar tatanan dan tata tradisi Taiwan, memutuskan pernikahan sesama jenis antar negara diperkenankan registrasi dalam catatan sipil, akan tetapi ditangani secara per kasus dan tidak memberikan perlindungan dan jaminan hak bagi pasangan sesama jenis antar negara.
Anggota legislator NPP Wang Wan-yu(王婉諭) menyampaikan, melalui persidangan demi persidangan pengadilan untuk mensahkan pernikahan sesama jenis sangat irasional, cara yang seharusnya adalah melakukan revisi hukum untuk pernikahan antar negara.