(Taiwan, ROC) – Dalam laporan penilaian perdagangan manusia yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tanggal 19 Juli menyampaikan, Taiwan tetap gencar meneruskan pemberantasan perdagangan manusia meskipun di masa pandemi seperti sekarang ini, untuk itu kembali mendapat nilai tinggi dan berada di tingkatan pertama, tetapi dalam laporan juga memerhatikan masalah situasi kerja paksa di kapal penangkap ikan dan pengasuh rumah tangga di Taiwan
Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengumumkan laporan perdagangan manusia 2022 pada tanggal 19 Juli, laporan memperlihatkan upaya keras dari 188 negara di dunia memberantas perdagangan manusia. Taiwan selama 13 tahun berturut-turut mendapat nilai tinggi dan berada di tingkatan pertama bersama dengan 30 negara lainnya seperti Kanada, Lithuania, Australia, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, Singapura dan lainnya, sementara Daratan Tiongkok mendapat nilai paling buruk dan berada di tingkatan ketiga bersama dengan negara-negara seperti Afganistan, Myanmar, Kamboja, Vietnam, Korea Utara, Iran, Rusia dan lainnya. Dalam laporan juga secara khusus memberikan kritikan kerugian yang diakibatkan dari kebijakan Prakarsa Sabuk dan Jalan atau Inisiatif Sabuk dan Jalan (strategi pembangunan global yang diadopsi oleh pemerintah Daratan Tiongkok yang melibatkan pembangunan infrastruktur dan investasi di 152 negara dan organisasi internasional di Asia, Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Amerika).
Pada bagian Taiwan, laporan mengemukakan, mempertimbangkan pandemi COVID-19 yang juga menghantam Taiwan, tetapi Taiwan masih terus berupaya keras dalam menangani permasalahan perdagangan manusia, seperti memperbanyak penetapan kejahatan perdagangan manusia, memperluas jangkauan organisasi yang memberikan perlindungan bagi korban perdagangan manusia, meningkatkan prosedur penampungan yang berfokus pada korban, memperkuat identifikasi korban dan lainnya. Jumlah pelaku perantara yang dikenakan sanksi bertambah banyak dibandingkan dengan tahun 2020, untuk itulah tahun ini Taiwan kembali berada di urutan pertama.
Namun dalam laporan juga mengungkapkan, dalam investigasi dan penuntutan tersangka pelaku dan mengidentifikasi perdagangan manusia lebih sedikit dibandingkan tahun lalu, ditambah dengan ada orang-orang tertentu yang memiliki kepentingan menggunakan identifikasi korban dengan cara berbeda sehingga mempersulit untuk memberikan perlindungan dan berlaku adil.
Selain itu, pihak berwenang Taiwan karena alasan prosedur dan perlengkapan yang kurang memadai juga telah menghalangi identifikasi, investigasi, dan penuntutan kerja paksa di kapal penangkap ikan yang berlayar di lautan. Taiwan sendiri juga tidak memiliki undang-undang perburuhan khusus yang melindungi hak dari pekerja migran sehingga membuat ribuan pengasuh rumah tangga asing berisiko mengalami eksploitasi kerja paksa.
Laporan itu juga merekomendasikan Taiwan untuk memperkuat inspeksi kapal penangkap ikan yang berlayar di lautan, menuntut anggota awak dan pemilik kapal penangkap ikan berbendera Taiwan yang didanai Taiwan dan kapal penangkap ikan asing yang didanai Taiwan yang dicurigai melakukan kerja paksa, memperluas jangkauan kekuatan personel pelabuhan dan memperkuat pelatihan. Pada saat yang sama, Taiwan juga disarankan untuk terus memperluas penyelidikan perdagangan manusia terhadap kelompok rentan, termasuk penerimaan mahasiswa asing di universitas; undang-undang untuk menangani perlindungan tenaga kerja dasar bagi pengasuh keluarga asing dan pekerja rumah tangga asing.