(Taiwan, ROC) – Media Hong Kong hk01.com memberitakan RS Negeri di Provinsi Liaoning Daratan Tiongkok sejak bula Mei telah menghentikan pemberian upah gaji bagi karyawan, bahkan utang menumpuk lebih dari 20 tahun dana asuransi hari tua telah menumpuk. Ditambah lagi dengan pengumuman pengurangan gaji pegawai negeri sebanyak 30% di Provinsi Zhejiang dan Kota Shanghai, semakin menunjukkan kondisi keuangan Daratan Tiongkok yang terus memburuk.
Dari pemberitaan yang dirilis pada hari Jumat tanggal 22 Juli, sebagian karyawan yang bekerja di Rumah Sakit Distrik Zhen’an Kota Dandong Provinsi Liaoning menyebutkan jika pihak rumah sakit baru memberikan upah gaji bulan Januari dan Februari, setelah itu terhenti berturut selama 5 bulan, bahkan berhutang kepada dana asuransi hari tua sebanyak 20 tahun lebih, dana penghangatan dan tidak pernah membayar utang negara.
Pihak rumah sakit menjelaskan bahwa kondisi tersebut dikarenakan pandemi COVID-19, dan pihak instansi yang terkait tengah mendiskusikan solusi penyelesaian yang akan dilakukan.
Penanggung jawab Departemen Kesehatan Distrik Zhen’an menyampaikan bahwa pemasukan dari bidang klinik rawat jalan pada rumah sakit mengalami penurunan yang signifikan selama masa pandemi. Kini pihak pemerintah setempat tengah mencari jalan keluar berkenaan dengan masalah upah gaji para petugas medis yang ikut terhenti. Namun tidak ada satu pihak pun yang memberikan penjelasan mengapa rumah sakit di Distrik Zhen’an tidak membayar dana asuransi hari tua selama lebih dari 20 tahun.
Dalam pemberitaan juga disampaikan jika saat ini rumah sakit negeri di Daratan Tiongkok akan terus menghadapi krisis utang berkelanjutan. Pada tanggal 6 Juli lalu, salah satu anggota Komisi Kesehatan Nasional (NHC) di Kota Huludao menyebutkan sejak tahun 2020, karena pandemi telah menyebabkan pemasukan menurun secara signifikan, sementara dana belanja untuk keperluan perlindungan dan pencegahan penularan terus membengkak, sehingga jumlah utang yang dipikul oleh rumah sakit negeri hanya akan meningkat, ditambah lagi dengan kondisi keuangan yang sedang mengalami kesulitan, maka kemampuan untuk dapat terus menjalankan operasional secara normal pun akan sangat susah, dan tidak kuat lagi untuk menanggung biaya sistem pelunasan utang yang ada.
Dari data statistik yang diluncurkan oleh NHC pada tanggal 6 Juli lalu, disebutkan jika pada tahun 2020 ada 753 rumah sakit negeri berlevel 3 yang menderita kerugian, mecakup proporsi sebanyak 43,5%. Naik 25,89% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Selain itu ada 40% rumah sakit negeri berlevel 2 yang mencatat defisit, dimana naik 16,75% jika dibandingkan dengan tahun 2019.
Selain itu ada banyak kota dan provinsi, termasuk Provinsi Zhejiang dan Kota Shanghai, yang bergiliran memberikan pengumuman program pengurangan upah gaji terhadap para PNS, dengan persentase antara 20-30%. Langkah pengurangan upah gaji para PNS dilakukan karena asal usul dana PNS juga bermula dari pajak, dengan mengacu kepada prinsip kondisi ekonomi yang jika masih dapat bertahan, maka setidaknya masih akan ada pemasukan sedikit dari pajak, sebaliknya di saat angka ekonomi terus memburuk, maka pemasukan pajak diyakini juga akan menciut.
Setelah adanya program pengurangan upah gaji di beberapa kawasan, Kota Hegang di provinsi Heilongjian juga tersiar kabar pembatalan program perekrutan pegawai negeri dasar. Meskipun kabar pembatalan segera dihapus usai diumumkan, namun isu bahwa kas pemerintah daerah telah kosong telah menjadi bahan percakapan publik.
Dikalkulasikan hingga Oktober 2021, jumlah utang pemerintah daerah di 31 provinsi yang ada di Daratan Tiongkok mencatat sebanyak 29,65 trilyun RMB, dimana hanya ada 5 kota dan provinsi mandiri yang memiliki utang negara di bawah batasan peringatan risiko 100%, antara lain Kota Shanghai, Provinsi Guangdong, Kota Beijing, Zhejiang dan Provinsi Jiangsu.
Selain itu untuk Provinsi Qinghai, Provinsi Heilongjiang, Provinsi Ningxia dan Mongolia Dalam, 4 kawasan mandiri khusus tersebut akan memikul utang negara sebanyak 300%, untuk Qinghai mungkin akan mampu mencapai 500%.