(Taiwan, ROC) -- United State Senate Committee on Armed Services NDAA FY23 menyerahkan Undang-undang Otoritas Pertahanan Negara kepada DPR. UU tersebut meminta kementerian pemerintah Amerika Serikat yang berkaitan untuk mengesahkan dan memberlakukan dalam waktu 180 hari, dan bersama dengan pejabat kementerian Taiwan terkait untuk membuat perencanaan tahunan guna membantu Taiwan dalam penyediaan perlengkapan pertahanan keamanan dan pelaksanaan simulasi pelatihan militer gabungan.
United State Senate Committee on Armed Services pada tanggal 14 lalu meloloskan “Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Negara Tahun Anggaran 2023” (National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2023) dengan konten termasuk pemenuhan janji kepada Taiwan dengan memerhatikan Undang-undang Hubungan Taiwan (Taiwan Relation Act/TRA) dan “6 Jaminan” , agar dapat mendukung Taiwan dalam pemenuhan kebutuhan pertahanan diri, mengundang Taiwan turut dalam Rim of the Pacific (RIMPAC) 2024 dan lainnya serta memasukkannya dalam program “Preclearance” termasuk pembentukan program pertukaran studi banding pejabat Amerika Serikat ke Taiwan dan 7 amandemen lainnya.
Setelah diloloskan NDAA FY23 ini, United State Senate Committee on Armed Services pada tanggal 18 Juli 2022 secara resmi mengusung NDAA FY23 beserta program-program bantuan pertahanan diri Taiwan yang diloloskan dalam rapat pada tanggal 16 Juni lalu ini kepada DPR. Diharapkan dalam waktu tidak lebih dari 180 hari sejak diusungnya UU ini sudah dapat diberlakukan, Kementerian Pertahanan Keamanan Amerika Serikat juga menegosiasikan dengan Kementerian Luar Negeri, Institut Amerika di Taiwan (AIT) dan pejabat terkait Taiwan akan membahas anggaran tahunan, guna menyediakan kebutuhan kemampuan pertahanan Taiwan yang memadai, serta mengikut sertakan Taiwan dalam simulasi pelatihan militer gabungan sesuai dengan Undang-undang hubungan Taiwan (TRA) dan lainnya.
Diperkirakan pada September mendatang, Senat Amerika Serikat akan mengevaluasi dan menyampaikan suara keputusan atas NDAA FY23. Sehubungan dengan terdapat perbedaan versi NDAA FY23 yang diajukan DPR dan Senat, setelah melalui evaluasi dan diloloskan baru akan meminta kedua belah pihak untuk mendiskusikan dan mendapatkan kesepakatan, setelah itu dilanjutkan dengan mengusung ke gedung putih untuk ditandatangani presiden Amerika Serikat.