(Taiwan, ROC) - Seiring mulai berlakunya kenaikan upah bulanan minimum untuk nelayan migran yang bekerja di kapal penangkapan ikan di perairan jauh (DWF) Taiwan meningkat sebesar US$100 (NT$2.996) pada bulan Juli, majikan akan memiliki waktu hingga akhir tahun untuk memperbarui gaji mereka yang terikat kontrak lama atau menghadapi hukuman hingga NT$250.000 atau izin mereka dicabut.
Menurut pejabat Divisi Perikanan Laut Jauh di bawah Direktorat Jenderal Perikanan Chiu Yi-hsien (邱宜賢), gaji nelayan migran yang dipekerjakan di kapal DWF pada dan setelah 20 Mei akan menerima gaji bulanan setidaknya US$550 mulai Juli, sementara mereka yang bekerja sebelum itu harus menerima gaji minimum baru pada Januari.
Jika para nelayan dengan kontrak yang lebih lama gagal menerima setidaknya US$550 sebagai gaji mereka pada bulan Januari, majikan mereka akan menghadapi hukuman NT$50.000 hingga NT$250.000 atau hukuman maksimum berupa pencabutan izin operasi selama satu tahun, kata Chiu pada hari Minggu.
Kenaikan upah minimum telah disetujui oleh Kabinet pada bulan April sebagai bagian dari aksi yang lebih luas untuk meningkatkan kondisi kerja bagi nelayan migran di kapal DWF Taiwan, lanjutnya.
Chiu juga menerangkan, untuk mengelak majikan yang tidak mau mengikuti peraturan upah minimum baru dan memastikan kondisi tenaga kerja yang lebih baik, Ditjen Perikanan sedang merekrut lebih banyak tenaga kerja dan berharap untuk melatih 79 pengawas tambahan pada akhir September yang akan ditugaskan di pelabuhan perikanan perairan jauh di Nanfang'ao Yilan, Cianjhen Kaohsiung dan Donggang Pingtung, untuk meningkatkan frekuensi pemeriksaan tenaga kerja.
Sekedar informasi, Taiwan memiliki salah satu armada penangkapan ikan laut jauh terbesar di dunia. Saat ini ada sekitar 21.000 nelayan migran yang dipekerjakan di kapal DWF Taiwan, termasuk sekitar 13.000 yang berasal dari Indonesia dan 6.300 dari Filipina.
Kelompok hak asasi seperti Greenpeace dan kelompok migran Taiwan telah lama mengangkat pelanggaran hak asasi manusia di kapal milik Taiwan termasuk pengaturan kontrak ikatan hutang, upah yang ditahan, kondisi hidup yang buruk dan kekerasan fisik.