(Taiwan, ROC) --- Guna melawan kebijakan “One Belt One Road” milik RRT (Republik Rakyat Tiongkok), para pemimpin dari tujuh negara dunia yang tergabung dalam G7 berkomitmen untuk mengumpulkan dana sebesar US$ 600 miliar guna membantu pembangunan sarana infrastruktur di negara-negara berkembang. Menanggapi hal di atas, Kementerian Luar Negeri ROC (MOFA) menyampaikan rasa antusias mereka. MOFA menekankan bahwa pemerintah akan mencari kemungkinan peluang untuk menggalang kerja sama dengan negara-negara sehaluan.
Wakil Kepala Kantor Urusan Benua Eropa MOFA, Lu Shih-fan (呂世凡) menyampaikan, Eropa akan menjadi tuan rumah pelaksana KTT G7 dan NATO, yang dijadwalkan berlangsung pada pekan ini.
Saat ini, KTT G7 tengah dilangsung di kawasan Jerman selatan. Dalam sebuah kesempatan terbuka, Presiden AS Joe Biden mengumumkan bahwa G7 akan mengumpulkan dana sebesar US$ 600 miliar dalam kurun 5 tahun, guna memulai proyek pembangunan infrastruktur global, terutama di negara-negara dengan taraf ekonomi lemah atau menengah.
Di lain pihak, MOFA menyambut baik wacana kerja sama dari negara-negara Eropa dan AS untuk turut serta dalam investasi dalam pembangunan sarana infrastruktur di negara berpenghasilan rendah atau menengah. Pemerintah ROC juga akan berusaha untuk bergabung dalam proyek kerja sama dengan negara-negara sehaluan.
Sebuah wadah pemikir think thank asal Jerman baru-baru ini menyarankan agar G7 dapat memperluas cakupan mereka hingga ke kawasan Korea Selatan, Australia, Selandia Baru dan Taiwan. Wadah pemikir bersangkutan juga menyarankan penggantian nama menjadi G10+1.
Menanggapi usulan di atas, MOFA menyampaikan pihaknya menghargai seluruh keputusan yang tengah dan akan dibuat.
Lu Shih-fan menuturkan, dalam beberapa tahun belakangan pihaknya telah memperhatikan wacana perluasan G7, yakni dengan mengundang beberapa negara sehaluan untuk bergabung dalam konferensi mereka. Pada tahun lalu, G7 diketahui mengundang Australia, India, Afrika Selatan dan Korea Selatan. Dan tahun ini, undangan yang sama juga diberikan kepada Argentina, India, Indonesia, Senegal dan Afrika Selatan.
Keputusan di atas mencerminkan inklusifitas G7, yakni dengan mengundang negara-negara sehaluan untuk mengatasi tantangan global secara bersama-sama, dengan tetap memprioritaskan nilai demokrasi dan kebebasan.
Lu Shih-fan melanjutkan, KTT NATO akan dilangsungkan di Madrid, Spanyol pada tanggal 29 hingga 30 Juni 2022. Diharapkan KTT NATO akan melahirkan pemikiran akan strategi-strategi yang baru. Selain itu, untuk pertama kalinya NATO mengundang beberapa negara non-anggota lainnya, seperti Jepang, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru.
Beberapa topik pembahasan yang akan masuk dalam agenda pertemuan KTT NATO kali ini adalah krisis Ukraina – Rusia dan tantangan dari bangkitnya perekonomian RRT.
Ia melanjutkan, dalam beberapa tahun belakangan, MOFA telah memprediksi bahwa para pemimpin NATO kian menaruh perhatian besar terhadap kebangkitan RRT. NATO juga aktif dalam mempromosikan penguatan kerja sama-nya dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik, guna memerangi isu-isu global, seperti serangan informasi palsu, ancaman kompleks dan keamanan siber.
Menanggapi hal di atas, MOFA akan terus memantau perkembangan yang ada.