(Taiwan, ROC) --- Chinese National Association of Industry and Commerce, Taiwan (CNAIC) hari ini (21/12) menggelar kegiatan makan pagi bersama. Kepala CNAIC – Lin Por-fong (林伯豐) menyampaikan bahwa dirinya setuju dengan pernyataan yang dilontarkan oleh pendiri Foxcoon – Terry Gou bahwa pada tahun mendatang akan terjadi kekurangan pasokan listrik di Taiwan.
Lin Por-fong menyerukan agar pemerintah kembali meninjau dan merevisi kebijakan energi dengan menerapkan langkah-langkah nyata. Wakil Perdana Menteri - Shen Jong-chin (沈榮津) menuturkan, program perencanaan emisi nol karbon akan diumumkan pada semester pertama tahun mendatang, oleh karena itu PLT tenaga gas alam adalah sarana infrastruktur penunjang yang krusial.
Shen Jong-chin melanjutkan, pihaknya akan mengawasi agar pembangunan PLT Datan dapat diresmiska sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sebelumnya. Di samping itu, pemerintah akan memperkuat prosedur pemeliharaan dari setiap unit pembangkit listrik, dengan tujuan untuk menjamin kestabillan pasokan daya listrik.
Dalam kegiatan makan pagi bersama hari ini (21/12), CNAIC juga mengundang beberapa petinggi pemerintahan, meliputi Wakil PM - Shen Jong-chin, Menteri Ekonomi – Wang Mei-hua (王美花) dan Kepala Biro Perlindungan Lingkungan. Di samping itu, beberapa soso pengusaha dalam negeri juga hadir dalam acara digelar oleh CNAIC, missal CEO TSMC – Mark Liu (劉德音), CEO Silk Hotel Group - Steven Pan (潘思亮) dan CEO Semen Taiwan – Zhang An-ping (張安平).
Saat ditemui hari ini (21/12), Lin Por-fong menyampaikan kesetujuannya terhadap pernyataan yang disampaikan oleh Terry Gou, bahwa pasokan listrik di Taiwan akan berkurang pada tahun mendatang, karena lambatnya kinerja pemerintah dalam merealisasikan program energi hijau, apalagi dunia kini tengah mengurangi pemakaian gas alam. Sebaliknya, penggunaan gas alam Taiwan akan meningkat sebanyak 50% pada tahun 2025.
Terry Gou menilai sikap pemerintah sangat bertolak belakang dengan tren yang sedang berkembang di dunia, yakni mengurangi penggunaan gas alam. Hal ini serta-merta akan memberikan dampak negatif bagi rantai pasokan dunia. Pemerintah harus memberikan solusi mumpuni, terutama terkait pengurangan emisi karbon dan pengembangan energi hijau.
Lin Por-fong mengatakan, “Pemerintah dan para pengusaha harus bekerja sama dalam mengembangkan energi hijau. Di tengah pengurangan gas alam yang dilakukan banyak negara, Taiwan malah meningkatkan konsumsinya hingga 50%. Kebijakan ini dirasa harus kembali ditinjau, sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas. Ini adalah tanggung jawab pemerintah. Kami sebagai pengusaha dan masyarakat tentu akan bekerja sama.”
Dalam pidatonya, Lin Por-fong menyarankan, harus ada sarana penunjang yang disertai dengan fasilitas rendah karbon. Ia juga meminta pemerintah untuk segera menerbitkan pedoman emisi nol karbon pada tahun 2050 mendatang, serta menetapkan harga karbon, meninjau kebijakan transisi energi, memastikan kestabilan pasokan listrik, memperluas konstruksi energi terbarukan dan memberlakukan standar harga yang wajar.
Menanggapi hal tersebut, Wakil PM - Shen Jong-chin menjawab, point amandemen manajemen suhu akan disertakan dalam Kebijakan Emisi Nol Karbon 2050. RUU ini akan dikirim ke Yuan Legislatif untuk disahkan sesegera mungkin. Diperkirakan sebelum semester pertama tahun 2022, pemerintah bisa mengusulkan program perencanaan emisi nol karbon, guna mendukung kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.