(Taiwan, ROC) --- Rapat pembahasan “extemporaneous meetings” fase kedua Yuan Legislatif gagal dilangsungkan, yang menandakan program peluncuran bantuan ekonomi 3.0 terhambat. Kini pihak luar mempertanyakan perihal kapan otoritas berwenang akan mulai kembali membahas permasalahan tersebut.
Ketua Yuan Legislatif, You Si-kun (游錫堃) menyampaikan, menilik kebiasaan yang sudah ada, pelaksanaan sidang Yuan Legislatif akan berlangsung pada akhir bulan September. Namun dirinya berharap jika sidang tersebut dapat digelar lebih awal.
Sebelum sidang digelar, pihak partai penguasa dan partai oposisi harus terlebih dahulu mencapai tahap negosiasi awal.
Rapat pembahasan “extemporaneous meetings” kedua Yuan Legislatif gagal dilangsungkan. Hal ini tentu akan berimbas pada program pemberian subsidi 3.0, yang diharapkan dapat segera membantu roda perekonomian setempat.
Yuan Eksekutif menyampaikan, meskipun sebagian anggaran revitalisasi telah diluncurkan terlebih dahulu, tetapi program pemberian subsidi ekonomi 3.0 diharapkan dapat segera masuk ke dalam agenda pembahasan Yuan Legislatif.
You Si-kun mengatakan, “Saya menginginkan waktu sidang pembahasan ini dapat berlangsung lebih awal. Jika melihat sejarah sebelumnya, biasanya akan digelar pada akhir bulan mendatang. Kali ini, saya berharap dapat dilakukan pada pertengahan bulan. Namun, hal ini juga harus melewati proses negosiasi antar partai penguasa dan oposisi. Konsep yang kami utamakan saat ini adalah mempercepat keseluruhan prosesnya.”
Anggota Partai Progresif Demokratik (DPP) diberitakan menggelar seminar guna membahas amandemen konstitusi. Di samping itu, Partai Kuomintang (KMT) juga akan mengusulkan beberapa poin revisi konstitusi; di antaranya memulihkan kembali hak persetujuan anggota kabinet dan menormalisasikan agenda State of the Union.
Beberapa pihak pun kembali mempertanyakan kapan komite amandemen konstitusi ini mulai dibentuk dan kapan proyek ini dapat berjalan? You Si-kun menjawab, pihak partai penguasa dan oposisi telah memiliki konsensus, jika referendum amandemen konstitusi akan diadakan bersama dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada tahun 2022 mendatang.
Dengan demikian, masih tersedia waktu untuk menggelar ragam diskusi dan seminar. Dirinya juga berharap jika amandemen konstitusi ini dapat melibatkan seluruh masyarakat, sehingga keputusan yang dihasilkan dapat lebih komprehensif dan sehat.
You Si-kun melanjutkan, jika pembentukan komite amandemen konstitusi dapat segera dilakukan.