(Taiwan, ROC) Akibat pandemi COVID-19 ekonomi dunia melesu, pemerintah Taiwan berupaya menyelamatkan perekonomian Taiwan dengan mencanangkan program penyelamatan ekonomi 2.0, setelah dibukanya pengajuan permohonan, setelah satu minggu kemudian ada ribuan pelaku usaha mengajukan dana subsidi, namun yang disetujui hanya 6%, hal ini memicu kritikan dari masyarakat luar, salah satu kriteria pengajuan ini adalah omzet pendapatan merugi 50%, legislator partai oposisi pada hari Senin ini (27/4) meragukan kebijakan ini dan pelaksanaannya dinilai tidak berjalan dengan baik.
Menko Shen Jong-chin(沈榮津) mengatakan, “Hal ini menjadi yang diharapkan untuk diselesaikan pekan ini. Semua ini akan dibahas lebih lanjut, seperti mesin peralatan, mesin pengolahan kayu, furtinec dan hardware di ada di Taichung, semua ini masih dibahas.”
Di sisi lain, pada bank saham publik yang ikut bekerjasama dalam penyelamatan ekonomi akan memberikan pinjaman kepada pelaku usaha kecil dan menengah, dengan bunga rendah, masa pinjaman diperpanjang, pengajuan secara online dan pemberian dana dalam waktu cepat; Untuk nasabah perorangan juga menyediakan pinjaman dana, kartu kredit program penyelamatan ekonomi, bekerjasama dengan bank sentral memperendah suku bunga, semenjak 1 April mulai memberlakukan penurunan suku bunga pinjaman. Menkeu Su Jian-rung(蘇建榮) pada hari Senin ini (27/4) dalam rapat interpelasi menyampaikan, sementara bank saham publik dengan pinjaman berbasis kebijakan yang diloloskan mencapai 63%, untuk nasabah perusahaan yang mengurus sendiri pinjaman dengan persentase diloloskan 73%, untuk nasabah perorangan 87%, proses pengurusan pinjaman rata-rata memakan waktu 4,57 hari, sementara bagi pelaku usaha kecil perorangan semakin dipermudah dalam waktu kurang 3 hari untuk proses pengajuan hingga mendapat persetujuan.
Su Jian-rong mengatakan, “Sulit menghindari pinjaman berbasis kebijakan pemerintah, maka kriteria pinjaman kami longgarkan, sulit menghindari ada permasalahan moral, namun permasalahan moral ini tidak akan menjadi kendala untuk menyelamatkan ekonomi, walaupun ini adalah dilemma, namun akan kami upayakan dan melakukan pertimbangan dengan baik.”
Berkaitan dengan pinjaman yang berbasis kebijakan pemerintah, bank swasta juga mengungkapkan, jika bukan lembaga kesejahteraan sosial maka sulit untuk bekerjasama, jika dilihat dari data yang ada, persentase persetujuan untuk bank swasta lebih rendah 20% ke atas dibandingkan dengan bank saham publik, apakah ada kemungkinan Badan Pengawas Keuangan (FSC) memberikan insentif? Ketua FSC wellington Ku menjawab, badan finansial bukan lembaga kesejahteraan sosial, ketika badan keuangan menggunakan 80%, 90%, atau bahkan 10% mekanisme jaminan kredit dari negara untuk mendiversifikasi risiko bank, pihak bank yang kooperatif dalam masa pandemi ini maka selain mendapat kepercayaan dari kostumernya juga menjamin kualitas aset keuangan.