(Taiwan, ROC) -- Salah satu misi dan visi Presiden Tsai Ing-wen dalam kampanye pemilu presiden tahun 2016 adalah merubah peraturan upah minimum yang rendah, Yuan Eksekutif tanggal 8 Desember menyampaikan, telah merevisi dan membahasnya, menanti setelah dijadwalkan dalam pemeriksaan dan peninjauan Yuan Eksekutif baru akan diputuskan oleh Perdana Menteri Su Tseng-chang, dan tidak menutup kemungkinan sudah dapat dimasukkan ke Yuan Legislatif sebelum akhir tahun ini. Namun berhubung waktu periode kali ini sudah tidak banyak lagi, dikhawatirkan tidak sempat untuk pembacaan ketiga.
Arahan dari draf peraturan yang ada sekarang ini adalah ingin melegalisasi peraturan upah minimum, dan seharusnya menggunakan Indeks Harga Konsumen (CPI) sebagai referensi, berharap agar peninjauan upah minimum dapat lebih objektif dan melihat dari keprofesionalismenya. Ketua General Chamber of Commerce of the Republic of China (ROCCOC), Lai Cheng-yi (賴正鎰), Ketua Asosiasi Usaha Kecil dan Menengah Nasional, Lee Yu-jia (李育家) hari Senin (9/12) ketika diwawancari dan ditanyakan mengenai hal ini menyampaikan, masalah upah minimum setiap tahun pasti tawar menawar dan diperdebatkan, apabila menetapkan hukum upah minimum harus ada rumusan standar yang jelas dan adil. Lai Cheng-yi juga mengungkapkan, selai CPI dapat pula memasukkan indeks dan data lainnya agar semakin objektif dan adil.
Lai Cheng-yi mengatakan, “Seperti indeks harga barang, GDP, biaya bruto produk, kurs, pendapatan perkapita dan lainnya semua diperhitungkan, menjadikan sebuah rumusan, membuat sebuah indeks yang jelas agar tenaga kerja dan pihak yang memperkerjakan sangat jelas, sehingga tidak perlu setiap tahun harus menggunakan cara menjerit, kita semua dapat menggunakan sebuah indeks, rumusan perhitungan.”
Namun Lai Cheng-yi mengemukakan, dia tidak setuju dengan peraturan-peraturan yang dipromosikan berdasarkan kehendak dari Presiden Tsai ini, beranggapan hal ini tidak memiliki arti dan apabila diloloskan-pun tidak memiliki masa depan dalam menetapkan sebuah standar pebahasan upah minimum setiap tahunnya, mungkin malah lebih bersifat negosiasi politik dan tawar menawar.