(Taiwan, ROC) – Perdana Menteri Su Tseng-chang usai menggelar pertemuan diskusi dengan Chinese National Association of Industry and Commerce atau CNAIC pada akhir bulan Mei, pihak CNAIC sempat mengangkat isu pajak materai dan penambahan pajak berulang perdagangan, dan mengajukan usul untuk menghapus sistem pajak materai. Pihak PM Su Tseng-chang juga segera menyampaikan usulan tersebut kepada Kementrian Keuangan, untuk memperhitungkan kembali laba keuntungan yang masih dimiliki oleh pemerintah administrasi, jika masih lebih atau masih berada pada batasan yang wajar, maka bisa mempertimbangkan kembali untuk menghapus sistem penarikan pajak materai. Pajak materai adalah sejenis pajak berdasarkan rujukan barang atau surat bukti, yang juga menjadi salah satu bagian dari pemasukan kas pemerintah daerah. Yuan Eksekutif menyetujui penghapusan sistem penarikan pajak materai, memicu suara kritikan dari kepala pemerintah daerah, khususnya dari 15 kepala pemerintah kabupaten dan kota yang dipimpin oleh partai KMT, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus bersama-sama mengeluarkan surat pernyataan bersama, dan meminta pihak Yuan Eksekutif tidak menghapus sistem penarikan pajak materai terlebih dahulu, sebelum adanya jalan alternatif lainnya dalam hal penstabilan pemasukan kas pemerintah daerah, yang mana hal ini tentu difungsikan untuk kesejahteraan keuangan setiap pemerintah daerah.
Juru Bicara Yuan Eksekutif Kolas Yotaka pada hari Rabu tanggal 28 Agustus menjawab bahwa penghapusan sistem penarikan pajak materai adalah sebuah langkah kemajuan, maka pemerintah pusat tidak akan merubah hasil eksekusi yang dilakukan. Kolas Yotaka juga meminta setiap kepala pemerintah daerah dapat bersikap tenang dan berkepala dingin, jangan merusak sikap baik yang ditunjukkan oleh pemerintah kepada masyarakat.
Kolas Yotaka mengatakan, “Itu adalah sebuah kemajuan dalam reformasi perpajakan, oleh sebab itu kami berharap partai KMT dan kepala pemerintah daerah yang berasal dari partai KMT untuk dapat bersikap tenang, khususnya menjelang pemilu belakangan ini. Terlebih-lebih semua perusahaan tersebut juga berada di dalam kawasan kepemerintahan mereka, yang mana mereka semua adalah pelaku usaha. Keputusan ini merupakan hal yang benar, dan pada intinya kami tidak akan melakukan perubahan terkait keputusan tersebut.”
Koordinator partai KMT Tseng Ming-chung menjelaskan meskipun pihak pemerintah pusat menjanjikan akan memberikan dana subsidi berkenaan dengan keterbatasan keuangan yang dihadapi oleh masing-masing pemerintah daerah, namun sampai berapa lama dana subsidi dapat terus diberikan? Darimana sumber keuangan untuk dana subsidi tersebut? Tseng Ming-chung menyebutkan bahwa sumber keuangan adalah pemerintah pusat melakukan pemerataan dana hasil penarikan pajak, dan hal ini memang merupakan bagian dari keuangan pemerintah daerah, sehingga bisa disebut sebagai dana subsidi yang palsu. 15 kepala pemerintah kabupaten dan kota, yang berasal dari partai KMT, bersama-sama mengeluarkan surat pernyataan bahwa pemerintah partai DPP tidak memiliki kemampuan memimpin selama 3 tahun terakhir ini, sementara jumlah hutang yang dipikul oleh pemerintah pusat senilai NT$ 6,4 trilyun, dan pemerintah daerah memikul hutang sebesar NT$ 910,9 milyar, dan masih ditambah lagi dengan hutang tersembunyi yang mencapai NT$ 17,8 trilyun. Untuk pemasukan dari pajak materai dapat berjumlah sebanyak NT$ 12,1 milyar per tahunnya, dan merupakan sebuah sumber keuangan yang stabil bagi kas pemerintah daerah. Kondisi saat ini yang masih belum ada pajak alternatif lainnya, sementara pemerintah pusat mengambil keputusan tanpa melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah daerah, dan menghapus sistem pajak materai, dirasa sebagai salah satu sikap “Yang mentraktir pemerintah pusat, yang membayar pemerintah daerah”, mencoba untuk menyatukan kekuasaan dan sekaligus keuangan. Untuk itu sikap yang dilakukan oleh pemerintah pusat dinilai sangat tidak menghargai keprofesionalan yang selama ini dipraktekkan di lapangan.