(Taiwan, ROC) -- Rapat Perekonomian dan Perdagangan ke 43 antara Taiwan dan Jepang berakhir hari Jumat (30/11) yang mana kedua belah pihak berhasil menandatangani 5 kategori Memorandum of Understanding (MoU), sehubungan dengan sidang kali ini diselenggarakan setelah pemilu 9 in 1 berakhir sehingga topik impor produk makanan dari kawasan bencana nuklir Jepang yang paling mendapat sorotan. Kementerian Luar Negeri menyampaikan bahwa dalam rapat pihak Jepang mengajukan permintaan untuk dibukanya impor tetapi pihak kami memberitahukan kalau masalah ini harus berdasarkan referendum dan peraturan keamana makanan ; Kementerian Luar Negeri juga menegaskan, akan terus berkomunikasi dengan pihak Jepang untuk menyelesaikan masalah ini dan sedapat mungkin berupaya keras agar masalah ini tidak mempengaruhi hubungan Taiwan dan Jepang.
Di bawah mekanisme “Yayasan Pertukaran Jepang – Taiwan” dan “Yayasan Hubungan Taiwan - Jepang”tanggal 30 November 2018 Taiwan dan Jepang menandatangani perjanjian saling mengakui bisnis berkualitas, peneliti muda dan pelaksanaan penelitian usaha bersama, bantuan dan promosi kerja sama UKM, pertukaran informasi, sistem pengendalian mutu peralatan medis, peningkatan keakraban hubungan saling percaya antar instansi penting seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Ekonomi, Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan guna mempromosikan perkembangan ekonomi dan perdagangan
Terkait dengan pertemuan kali ini apakah Jepang mempermasalahkan topik impor produk makanan dari wilayah bencana nuklir Jepang, Wakil Sekretaris Jenderal Yayasan Hubungan Taiwan Jepang di bawah Kementerian Luar Negeri, Lin Qing-hong (林慶鴻) mengatakan, dalam rapat pihak Jepang mengajukan permintaan dibukanya impor produk makanan dari Jepang, harapan kami dengan dasar bukti ilmiah tetapi pihak Jepang juga memahami kalau beberapa hari lalu referendum larangan impor produk makanan dari wilayah bencana nuklir Jepang berhasil lolos. Lin Qing-hong mengatakan, “Pihak Jepang juga mengerti mengenai hasil referendum pekan lalu, kami juga menyampaikan, berdasarkan hasil referendum, masyarakat Taiwan menginginkan produk makanan Jepang tetapi juga memerlukan kepastian dari keamanan makanan, selanjutnya kami akan terus berdasarkan hukum referendum dan hukum keamanan makanan menyelesaikan masalah ini.”
Mengenai apakah hubungan Taiwan-Jepang terpengaruh dengan diloloskannya referendum ini, Sekjen Yayasan Hubungan Taiwan – Jepang, Chang Shu-lin menyampaikan, tidak peduli hasil referendum atau kemungkinan tindakan yang diambil Jepang, Kementerian Luar Negeri akan terus berupaya menyelesaikan masalah ini dan berkomunikasi dengan Jepang.
Chang Shu-lin mengatakan, “Tentu saja pihak Jepang juga akan memberikan lebih banyak bukti ilmiah pada kita untuk memastikan keamanan makanan dan membuat masyarakat Taiwan tenang, kami terus berkomunikasi, berikan bukti ilmiah yang lebih banyak, saluran komunikasi yang selalu lancar, kami akan terus berkomunikasi dan mencari kesepahaman, berharap dapat melakukan yang terbaik dan juga akan berupaya sekuat tenaga untuk menghindari pengaruh buruk pada hubungan Taiwan – Jepang.”
Chang Shu-lin menegaskan, meskipun referendum terkait dengan produk makanan Jepang diloloskan tetapi dalam rapat perekonomian dan perdagangan Taiwan-Jepang kali ini juga membuahkan hasil yang berlimpah, ada 5 kesepakatan MoU yang ditandatangani, untuk itu kemenlu pasti akan berupaya lebih keras lagi, Dalam masalah yang masih belum dapat mencapai konsensus, Zhang Shuling menegaskan bahwa Taiwan dan Jepang seharusnya tidak mempengaruhi hubungan Taiwan-Jepang secara keseluruhan hanya karena satu masalah.