(Taiwan/ROC) --- Terkait hasil dari pelaksanaan referendum yang telah berakhir pada pekan lalu, Yuan Eksekutif menekankan akan menghapus UU Ketenagalistrikan Pasal 95. Dengan kata lain, pada tahun 2025 mendatang rencana pemerintah untuk membebaskan negara dari energi nuklir akan terhapus. Dalam rangka untuk mencapai konsensus terkait kebijakan energi berikutnya, Perdana Menteri William Lai besok siang (29/11) bersama dengan anggota legislator akan membahas arah dari kebijakan energi.
Referendum pekan lalu telah menghasilkan keputusan bahwa UU Ketenagalistrikan pasal 95 ayat 1, yang berbunyi akan membebaskan negara dari energi nuklir pada tahun 2025 mendatang, terpaksa harus dibatalkan. Terkait dengan penyesuian kebijakan energi di masa mendatang, dan keputusan untuk menunda pengaktifan reaktor nuklir, mengundang perhatian masyarakat luas. William Lai akan menggelar forum dengan Kementerian terkait dan anggota legislator Partai Progresif Demokratik (DPP).
Selain membahas perihal energi, forum tersebut akan mendiskusikan tindak lanjut dari hasil referendum lainnya. Perdana Menteri William Lai akan memimpin jalannya forum, beberapa tokoh lain juga akan hadir; meliputi Wakil Perdana Menteri Shih Jun-ji (施俊吉), Sekjen Chuo Rung-tai (卓榮泰), Komisaris Bidang Politik Luo Bing-cheng (羅秉成) dan Chen Mei-ling (陳美伶), Juru Bicara Yuan Eksekutif Kolas Yotaka dan Wakil Jubir Ting Yun-kung (丁允恭). Beberapa Kementerian juga akan mengikuti forum ini; meliputi Kementerian Perekonomian, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan. Perwakilan Partai DPP juga akan hadir dalam pertemuan ini; meliputi anggota legislator, pertahanan diplomatik, perekonomian dan keuangan.
Menteri Ekonomi Shen Jong-chin (沈榮津) pada Rabu (28/11) saat menghadiri rapat interpelasi mengemukakan bahwa prosedur pembatalan UU Ketenagalistrikan Pasal 35, akan berdasar pada hukum yang berlaku. Kebijakan energi akan diinventarisasi secara komprehensif dan akan didiskusikan dengan kongres. Terkait dengan referendum yang menuliskan akan pengurangan bahan bakar PLT Bahan Bakar Fosil sebesar 1% untuk setiap tahunnya, Kementerian Ekonomi akan menghitung kembali dari 3 aspek utama; yakni penghematan energi, energi hijau dan energi nuklir. Diperkirakan dalam 2 bulan mendatang, akan mengumumkan perencanaan yang relevan.
Anggota legislator kembali mempertanyakan terkait pengaktifan kembali reaktor nuklir 1, 2, 3 dan bahkan penyegelan reaktor ke 4. Shen Jong-chin menjawab hal ini harus menunggu proses inventarisasi kebijakan energi selesai dilakukan. Setelahnya, juga masih harus didiskusikan dengan Yuan Legislatif. Namun demikian, permasalahan energi nuklir juga berimbas terhadap pengolahan limbah, proses penyimpanan dan sikap dari pemerintah lokal. Hal ini membutuhkan komunikasi, yang melibatkan semua pihak. Kolas Yotaka juga menambahkan saat ini hanya reaktor 3 yang masih belum mencapai batas waktu untuk mengajukan permohonan perpanjangan. Terkait apakah akan diperpanjang, hal ini masih membutuhkan saran dari Kementerian Perekonomian dan instansi terkait lainnya. Ia juga menambahkan pembahasan energi nuklir tidak semudah dan secepat yang dibayangkan, semua pihak harus terlibat, baik dari pemerintah pusat maupun daerah.